alexametrics

Perkuat Peran APIP di Daerah, Minimalisasi OTT

Artikel Lain

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, banyaknya pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) di berbagai daerah yang tertangkap tangan (OTT), membuat pemerintah pusat berpikir ulang terkait penguatan regulasi pengawasan internal di daerah.

Hal inilah yang membuat pemerintah pusat melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menggantinya dengan PP Nomor 72 tahun 2019.

Peraturan Pemerintah yang merupakan bagian dari upaya penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di daerah. Sehingga, diharapkan bisa lebih independen dalam melakukan tupoksinya. Berikut ini paling sedikit terdapat enam substansi dalam aturan baru itu.

Pertama, terdapat penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi.

Baca juga:  PPKM dan Protkes Ketat Diyakini Bisa Turunkan Covid

Kedua, adanya penambahan kewenangan bagi APIP dalam melakukan pengawasan berindikasi kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan Kepala Daerah.

Ketiga, terkait pola pelaporan disampaikan berjenjang.

Keempat, terdapat penambahan satu eselon III untuk audit investigatif.

Kelima, mengenai pelaksanaan supervisi hasil pengawasan Inspektorat Daerah oleh Mendagri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Keenam, terkait pengangkatan dan mutasi Inspektur Daerah serta termasuk di dalamnya adalah pembentukan Panitia Seleksi yang dilakukan setelah konsultasi kepada Mendagri. Keenam substansi tersebut diharapkan akan mampu membuat Inspektorat Daerah semakin tajam.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya pihak Inspektorat Daerah masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait Juklak / Juknis nya.

Baca juga:  Indonesia Menari 2019 Semarang Tembus 800 Pendaftar

Dalam penambahan fungsi reformasi birokrasi pada PP 72 Tahun 2019 tersebut, Inspektorat Daerah sebenarnya telah melakukan hal tersebut sesuai aturan yang ada, karena APIP memang melakukan pengawasan bersifat administratif.

Beberapa waktu yang lalu, Inspektorat Daerah mendapat kritikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK perihal peran Inspektorat Daerah yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Seperti masih banyaknya OTT, padahal para pejabat daerah telah diaudit dan laporan hasil pemeriksaannya dari Inspektorat juga ada.

Hal inilah yang membuat diperlukannya perubahan terkait pengangkatan seorang Inspektur. Terutama untuk mempertajam fungsi Inspektorat, baik dari sisi independensi, efektivitas serta akuntabel dengan hasil yang maksimal.

Adanya penilaian Kemendagri dan KPK itu tetap menjadi catatan khusus bagi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pengawasan. (web/ap)

Baca juga:  Menteri BUMN dan Dirut BRI Komitmen Dukung UMKM Naik Kelas

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya