RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Pemkab Semarang akan melakukan penilaian pada seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang terutama desa wisata rintisan. Selain itu desa wisata diharapkan bisa berkomunikasi intensif dengan satu sama lain.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati.
Dimana nantinya dalam penilaian tersebut terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah indikator sustainable atau berkelanjutan.
"Untuk penilaiannya awalnya akan dilakukan di bulan April hingga Mei, tapi dimajukan di bulan Maret," katanya Senin (26/2).
Di Kabupaten Semarang sendiri terdapat sekitar 74 desa wisata yang tersebar di 19 kecamatan. Diantaranya dua desa wisata maju, lima desa wisata berkembang, dan sisanya desa wisata yang masih rintisan.
Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya untuk updating data desa wisata yang ada serta melihat sejauh mana perkembangannya.
Pasalnya di masa pandemi kemarin sangat berdampak bagi perkembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang.
"Kalau mereka masih rintisan dan belum ada kemajuan sama sekali, kemudian grafiknya pengunjung berkurang akan lebih baik bisa menjadi satu. Dan mereka akan bisa memiliki manajemen yang bisa menggali potensi yang lain," terangnya.
Selain itu potensi yang ada di desa wisata seperti UMKM, budaya, ataupun potensi keindahan alam harus terus dikembangkan.
Karena hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
Wiwin juga menekankan bagaimana cara desa wisata bisa memperoleh banyak pendapatan atau pemasukan yakni dengan menyediakan jumlah produk wisata yang banyak. Sehingga wisatawan bisa tingg lebih lama tidak hanya sekedar mampir.
"Jadi maunya kita mereka bisa memiliki desa wisata yang menyediakan paket live in, karena saat ini sedang tren wisata live in," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan Pemkab Semarang akan menggelontorkan sejumlah dana melalui anggaran APBD Kabupaten Semarang di tahun 2025 untuk membantu mengembangkan desa wisata. Diantaranya anggaran pengembangan desa wisata didapat dari Pemprov Jawa Tengah.
"Kali ini Pemkab Semarang juga akan menganggarkan bantuan melalui APBD tahun 2025 mendatang untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Semarang," bebernya.
Hal tersebut dilakukan karena banyak desa wisata yang masih berkembang dan ada yang stagnan. Sehingga komunikasi intensif antar pengelola desa wisata dan ditambah anggaran pengembangan bisa saling mendukung.
Rencana bantuan tambahan penganggaran dari APBD Kabupaten Semarang ini akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya juga akan menggandeng tiga OPD terkait dalam pengembangan desa wisata.
"Diantaranta Dinas Pariwisata (Disparta), lalu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Disepermasdes) Kabupaten Semarang yang telah kami perintah untuk menjalin koordinasi guna merumuskan langkah terpadu pengembangan desa wisata di wilayah Kabupaten Semarang," pungkasnya. (nun/bas)
Editor : Baskoro Septiadi