RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Kabupaten Wonosobo mendapatkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang sanitasi dari APBN tahun 2023 sebesar Rp 14.115.459.000.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk empat menu kegiatan di 38 desa dan kelurahan di 9 kecamatan. Perangkat daerah pengelola kegiatan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Di sektor air limbah domestik, DPUPR melakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) skala permukiman dengan anggaran fisik DAK Rp 1,5 miliar.
Penerima kegiatan tersebut adalah Desa Deroduwur, Kecamatan Mojotengah, serta Desa Gunungtawang dan Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto.
DPUPR juga membangun tangki septik skala individual pedesaan minimal 50 KK dengan anggaran fisik DAK Rp 6,601 miliar. Kegiatan dilaksanakan di sejumlah desa di 7 kecamatan. Meliputi Kecamatan Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kejajar, Kepil, Kertek dan Mojotengah.
Selanjutnya, pembangunan tangki septik skala komunal 5 -10 KK dengan anggaran fisik DAK Rp 4,8 miliar. Alokasi pembangunan di Desa Kayugiyang, Desa Menjer, Desa Sitiharjo, dan Desa Tegalsari, Kecamatan Garung; Desa Dempel dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang; Desa Buntu dan Desa Patakbanteng, Kecamatan Kejajar; Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil; Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek; Desa Derongisor, Desa Krasak, Desa Pungangan, Desa Sojopuro dan Desa Wonokromo, Kecamatan Mojotengah, serta Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto.
Total Kegiatan DAK sanitasi yang dikelola DPUPR fisik Rp 12.901.000.000, penunjang DAK Rp 588 juta, dan penunjang APBD Rp 561 juta.
Sementara DLH melakukan pembangunan pada sektor persampahan. Yakni, pembangunan TPS3R dengan anggaran fisik DAK Rp 600 juta dan penunjang DAK Rp 26.459.000 di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo.
Tahun 2023 DPUPR Kabupaten Wonosobo juga mengelola kegiatan hibah air limbah setempat (HALS) berupa pembangunan tangki septik individu, alokasi anggaran fisik Rp 6.930.000.000 dari APBN dengan mekanisme reimbursement.Pendanaan APBD terlebih dahulu, dilanjutkan pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah diverifikasi kementerian teknis.
Pemkab Wonosobo melalui APBD 2023 mengalokasikan anggaran penunjang kegiatan tersebut Rp 693 juta. Adapun lokasi kegiatan di 30 desa/kelurahan di delapan kecamatan.
Yaitu di Kecamatan Garung, Kecamatan Kalibawang; Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kepil; Kecamatan Kertek; Kecamatan Mojotengah; Kecamatan Wonosobo.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo Nurudin Ardiyanto mengatakan, kegiatan di bidang sanitasi ini menjadi dukungan bagi Pemkab Wonosobo untuk segera deklarasi ODF (open defecation free) agar warga Kabupaten Wonosobo tidak buang air besar sembarangan.
“Mari bersama-sama tidak buang air besar sembarangan. Selain untuk menekan angka stunting, juga mengurangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Wonosobo dengan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat,” kata Nurudin kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Sanitasi
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Wonosobo Wiryawan Widianto mengatakan, pemerintah memprioritaskan pemenuhan akses sanitasi layak melalui berbagai kegiatan.
Hal tersebut untuk mendukung pemenuhan target akses sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang mengamanatkan 90 persen akses sanitasi layak.
Termasuk di dalamnya 15 persen akses sanitasi aman, serta 0 persen BABS (Buang Air Besar Sembarangan), serta persampahan 80 persen penanganan dan 20 persen pengurangan.
“Target rencana kerja kegiatan DAK sanitasi 2023 Kabupaten Wonosobo adalah 1.573 sambungan rumah, sedangkan kegiatan HALS 1.155 SR sanitasi layak. Kegiatan DAK sanitasi dan HALS dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat,”ujarnya.
Dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga tahap operasional pemeliharaan.
Agar mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dari sisi kualitas maupun kuantitas. Serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk merawatnya.
Wiryawan mencontohkan, pembangunan tangki septik skala individual di Desa Tanjunganom, Kecamatan Kepil. Di desa tersebut prevalensi stunting termasuk moderate/sedang berdasarkan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik (E-PPGBM) oleh Kementerian Kesehatan.
Juga termasuk desa miskin ekstrem menurut sistem informasi kesejahteraan sosial Dinsos Provinsi Jateng (SIKS DJ) karena masih banyak masyarakat yang belum mempunyai akses sanitasi. Pihaknya mengalokasikan kegiatan DAK sanitasi terhadap 50 rumah di desa tersebut.
Tahun sebelumnya, kegiatan DAK sanitasi dari target awal 823 sambungan rumah (SR) terbangun 1.432 SR sanitasi layak. Sedangkan HALS dari rencana 1.000 SR terbangun 1.129 SR.
Capaian ini mengantarkan Kabupaten Wonosobo menempati peringkat lima terbaik nasional Kinerja Pelaksanaan DAK Sanitasi Tahun 2022.
Serta apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada DPUPR Kabupaten Wonosobo sebagai satuan kerja terbaik dalam pengelolaan DAK fisik Tahun 2022 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Banjarnegara. (din/web/aro)
Editor : Baskoro Septiadi