Kepala Disperkimhub Agus Susanto menjelaskan pengajuan raperda itu telah diusulkan beberapa waktu lalu bersamaan dengan tiga raperda lain. Dua raperda yang dimaksud adalah raperda kawasan permukiman dan raperda penyelenggaraan perhubungan.
"Seluruh proses telah kita ikuti. Melalui diskusi, public hearing, dengar pendapat sudah kita lalui sesuai prosedur terbitnya sebuah perda sudah kita lakukan. Terakhir ada pansus yang masif sekali, juga sudah kita lakukan," terang Agus saat ditemui di kantornya, kemarin (9/6).
Pihaknya menunggu keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kalau dipersentase mungkin saat ini sudah berjalan hingga 95 persen sampai perda ini ditetapkan. Karena sebenarnya kita tinggal menunggu keputusan dari DPRD dalam paripurna," terangnya.
Agus melanjutkan dua raperda itu diajukan karena kebutuhan adanya kebijakan untuk mengatur masalah kawasan permukiman hingga perhubungan. Hal ini untuk menyelaraskan adanya Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sudah ada.
"Kita perlu mengatur dan menegaskan mana kawasan yang boleh digunakan untuk permukiman maupun kawasan dilarang. Berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang," lanjutnya.
Hal ini menurut Agus perlu dilakukan untuk meminimalisasi munculnya kawasan kumuh baru di Wonosobo. Sehingga setiap ada pengembangan kawasan permukiman musti mengetahui tentang tata cara, ketentuan bagi setiap pengembang.
Sementara untuk raperda penyelenggaraan perhubungan pihaknya mengacu pada dua UU yang dijadikan pedoman. Yakni UU Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan UU Tentang Kewenangan Daerah.
"Kita memasukkan dua undang-undang itu untuk saling mengelaborasi agar tidak tumpang tindih," ujarnya. (git/lis) Editor : Agus AP