Saat menanyakan apakah anak-anak masih membayar untuk sekolah, mereka yang masih usia SD serentak mengatakan masih membayar. Sontak Ganjar kaget. Sebab saat ini untuk SD dan SMP negeri seharusnya gratis. “SD kok bayar ki lho?,” tanya Ganjar pada video yang diunggah pada intagram pribadinya.
Seorang pria dewasa lantas mengatakan bahwa tidak bayar uang sekolah, tapi ada infak. “Nggak bayar itu titik, jangan dikasih nama lain,” bantah Ganjar. “Gratis itu ya harus tisss,” tegasnya. Anak-anak itu mengaku membayar ‘infak’ sebesar Rp 25 ribu – Rp ribu per bulan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo mengaku telah melakukan rapat bersama Disdikpora, Inspektorat dan sejumlah komite sekolah terkait temuan gubernur pada Sabtu (3/8) lalu. Dari hasil evaluasi, One membenarkan masih ada sekolah yang menerima sumbangan dari siswa. Hal ini tengah didalami Pemkab Wonosobo. "Akan kita lihat apakah ada yang melanggar aturan yang berlaku atau tidak. Kalau ada tentu kita akan ambil sikap," katanya Minggu (4/9).
Menurutnya sesuai prosedur yang berlaku, sekolah sebenarnya diperbolehkan untuk menerima sumbangan dari siswa di sekolah. Dengan catatan, sumbangan tersebut memang dibutuhkan sekolah untuk memenuhi sejumlah kekurangan di sekolah.
Ia menjelaskan, sampai saat ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang turun ke siswa belum mampu untuk memenuhi target kebutuhan sekolah. Seperti untuk mengirim anak yang mengikuti olimpiade atau ekstrakurikuler pramuka. "Dana seperti itu tidak ter-back up oleh dana BOS. Untuk menutup itu ya kadang memang harus menerima sumbangan dari wali murid," ujarnya.
Namun agar membedakan sumbangan dengan pungutan, pihaknya meminta sekolah agar tidak menetapkan besaran iuran ke siswa. "Karena itu jelas tidak diperbolehkan. Pungutan sudah tidak diperbolehkan," ucapnya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono mengaku akan segera mengambil sikap untuk membenahi mekanisme sumbangan di setiap sekolah. Dengan mengikuti aturan permendikbud yang sudah ditetapkan.
Ia meminta pihak sekolah yang akan menerima sumbangan dari siswa untuk membaca aturan tersebut. Salah satu tugas dari Komite Sekolah adalah menggalang dana dari sumber daya lainnya. Baik perorangan, organisasi, dunia usaha maupun pemangku kepentingan.
Ia pun memahami kondisi ini. Sebab masih terdapat sekolah yang belum bisa menutup anggaran kegiatan operasional sekolah dengan dana BOS. (git/ton) Editor : Agus AP