Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo Kristijadi mengatakan, pemerintah juga menerapkan aturan-aturan yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU) bagi setiap daerah.
"DAU kita dari tahun 2020, 2021, 2022 ini grafiknya semakin turun, bahkan ditambah adanya ketentuan-ketentuan pusat yang langsung memotong DAU. Misal operasional vaksinasi yang dilakukan TNI dan Polri itu dibebankan kepada DAU Daerah," ungkapnya dalam acara penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 yang digelar Selasa (8/8).
Penurunan DAU dari pemerintah pusat itu menjadikan beban fiskal daerah semakin tinggi. Sebab PAD Kabupaten Wonosobo baru sekitar 13 persen dari APBD. Sehingga sangat bergantung dengan dana transfer pusat. "Salah satu syarat salur dana transfer pusat yaitu dana bagi hasil, di mana semakin besar angka yang kita setor dan kita laporkan tentunya semakin besar pula dana bagi hasil yang akan kita terima," tegasnya.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung Hidayat Siregar mengatakan, dua tahun belakangan kekuatan fiskal nasional memang baru diuji akibat pandemi covid-19. Sehingga ekonomi, kesehatan dan sosial perlu dipulihkan. "Salah satunya dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mana hal itu memakan biaya yang tinggi sehingga berimbas terhadap daerah," katanya. (git/ton) Editor : Agus AP