"Bayangkan saja mas, dalam satu tahun kita hanya dapat tujuh paket dari APBD (kabupaten). Besaran per satu paketnya itu sekitar Rp 200 juta. Makanya ada pengaspalan, itu bukan dana APBD (kabupaten), tapi dari pusat dan provinsi," terang Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kabupaten Wonosobo Ika Aris Jatmiko.
Menurutnya, ketentuan pembangunan daerah ada di tangan Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda). "Kita kan hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi garapan Pemkab. Semua arah pembangunan itu kan ada di Bappeda sana," jelas Ika.
Setiap tahun, dalam pembahasan RAPBD, DPU PR selalu minta anggaran perbaikan jalan ditambah. Namun hal tersebut sepertinya tak ditanggapi secara maksimal. Pasalnya, setiap tahun anggaran yang diturunkan hanya cukup untuk melakukan perbaikan. Bukan untuk melakukan pemeliharaan.
Sedangkan anggaran yang selama ini turun dari pemerintah pusat maupun provinsi ditujukan untuk memperlancar jalan menuju kawasan pariwisata Dieng. Wilayah ini sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional pariwisata. "Makanya adanya pengaspalan lebih banyak digunakan untuk menuntaskan pembangunan jalan ke Dieng. Wilayah lain jadi tidak bisa maksimal," jelasnya.
Setidaknya, menurut catatan Ika, panjang jalan di kota dingin ini nyaris mencapai 100 ribu kilometer. Dengan estimasi data 39 persen kondisi jalan rusak berat di Wonosobo.
"Mungkin bisa lebih. Karena faktanya ketika kita melakukan pantauan, hampir di seluruh kecamatan, ada jalan yang rusak," terang Anggota DPRD Wonosobo Setyo Aji Minggu (31/1/2021).
Dirinya mencontohkan, seperti kondisi ruas jalan Rimpak-Tegalgot yang hingga saat ini belum rampung pengaspalnnya. Padahal akses itu digunakan untuk masuk wilayah pemerintahan dan pendidikan. "Jarak jalan rusak itu sekitar satu kilometer saja. Sejak 2003 sampai sekarng tidak ada perbaikan," terangnya. (git/ton) Editor : Agus AP