RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Kekecewaan menyelimuti peserta aksi long march tolak geotermal Gunung Ungaran yang tergabung dalam Aliansi Jateng Guyub.
Mereka mengaku ditolak untuk transit dan beristirahat di Kantor Bupati Semarang, saat melintas di Ungaran, Selasa (22/9) malam.
Perwakilan Aliansi Jateng Guyub sekaligus Koordinasi aksi Exi Wijaya mengatakan massa hanya ingin beristirahat sejenak setelah berjalan kaki jauh dari kawasan Candi Gedong Songo, Bandungan.
Kantor Bupati Semarang sendiri merupakan fasilitas publik yang dibangun dari pajak rakyat.
Namun, tanpa alasan yang jelas, permintaan mereka untuk sekadar transit dan istirahat tidak diperbolehkan.
"Jadi gini, tadi malam itu tim Jateng Guyub membangun komunikasi dengan pihak Kabupaten, Bupati Semarang. Kita ingin transit sebenarnya di Pendopo Kabupaten. Karena kami menganggap bahwa pendopo kabupaten itu rumah rakyat. Pajak yang dibayar oleh rakyat. Tapi kami tidak tahu kenapa, kami tidak diperbolehkan untuk transit, untuk istirahat. Padahal kami membawakan kegelisahan publik, soal ruang hidup masyarakat, petani, dampak tanah, air, lingkungan,"ungkapnya saat orasi didepan Kantor Bupati Semarang. Rabu (23/9).
Untuk mendapatkan ijin Exi mengaku timnya telah membangun komunikasi dengan sejumlah pihak. Namun diungkapkannya tetap tidak mendapat izin.
Bahkan alasan penolakan pun tidak disampaikan secara jelas. Meski kecewa, Exi menegaskan penolakan tersebut tidak akan menyurutkan semangat perjuangan mereka untuk menyuarakan penolakan proyek geotermal di kaki Gunung Ungaran.
Karena ditolak, massa akhirnya terpaksa mencari tempat istirahat alternatif secara swadaya didaerah Si Semut Ungaran.
"Kita tidak tahu alasannya kenapa. Kami tidak diizinkan untuk transit di Pendopo Kabupaten ataupun Kantor Bupati Semarang. Sudah sejak pukul 2 pagi tim menunggu kepastian. Tapi tetap ditolak. Tim kami berkomunikasi dengan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Semarang Zaenal Arifin,"jelasnya.
Massa menilai sikap Pemkab Semarang tersebut aneh dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Menurutnya, seharusnya Bupati beserta jajaran OPD terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, membuka ruang dialog dan diskusi dengan masyarakat yang membawa aspirasi.
Hal ini pun dinilainya Pemerintah Kabupaten Semarang yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan akibat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Semarang tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di depan Pendopo Bupati setelah aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
"Buat saya aneh saja. Itu dibangun oleh uang rakyat, tapi ketika rakyat ingin datang, malah ditolak. Logikanya gimana? Gak masuk buat kami. Kenapa coba? Apa yang dikhawatirkan?. Harusnya Bupati atau beserta jajarannya, OPD-OPD lingkungan hidup, apapun dinas terkait, harus membangun ruang diskusi dengan aspirasi kawan-kawan. Jangan parno, jangan malah menutup diri. Sangat kecewa, sangat kecewa kami. Tidak menutup kemungkinan pasca Kantor Gubernur Jawa Tengah, kita akan aksi di depan Kantor Bupati. Kita akan kepung. Karena wilayah yang mau dikelola kan ada di sini,"lanjutnya.
Saat ini, massa yang berjalan kaki dari Gedong Songo bergabung dengan massa dari lereng Gunung Lawu yang berlari dari Cemoro Sewu Kamis (24/9). Sementara itu Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Zaenal Arifin saat dikonfirmasi secara teks mengatakan bukan tidak boleh. Pihaknya meminta mengajukan permohonan secara resmi sehingga bisa terfasilitasi.
"Bukan tidak boleh mbak, kami minta mengajukan permohonan resmi, agar mereka bisa terfasilutasi tapi mboten kerso mbak,"tulisnya lewat pesan elektronik.(ria)
Editor : Baskoro Septiadi