RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Penolakan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geotermal di Gunung Ungaran terus menguat. Sekitar 50an orang yang tergabung dalam Aliansi Jateng Guyub menggelar aksi jalan kaki dari kawasan Candi Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
Aksi long march tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai Selasa (22/9) malam. Sebelumnya diawali dengan ritual dan pelepasan di Candi Gedong Songo. Kemudian massa bergerak menuju titik pertama di Alun-alun Bandungan untuk melakukan orasi. Di Alun-alun Bandungan, perwakilan Aliansi Jateng Guyub, Exi Wijaya menegaskan sikap penolakan warga.
Ia menyampaikan pesan bahwa petani, masyarakat Kabupaten Semarang yang menolak berdirinya proyek geothermal. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap pembangunan, melibatkan masyarakat dan mempertimbangkan ruang hidup warga, termasuk sumber air dan tanah. Pihaknya juga menyoroti keberadaan sumber air dan tanah yang dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam rencana pembangunan proyek tersebut.
"Kita di sini bukan menolak energi. Kita paham masyarakat tidak bisa hidup tanpa energi, tapi yang kita tolak adalah energi yang menghancurkan lingkungan hidup,"katanya saat orasi.
Aliansi Jateng Guyub merupakan rumah bersama bagi berbagai elemen gerakan, mulai dari kelompok petani, nelayan, hingga aliansi masyarakat sipil lainnya. Wadah yang dibentuk ini menyatukan berbagai gerakan masyarakat yang selama ini berjalan secara terpisah. Penolakan lainnya dari Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran, Bambang Eko Setiowilis.
Transparansi pemerintah terkait rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Ungaran dipertanyakan. Mereka mengaku kesulitan menemukan dokumen maupun surat keputusan (SK) yang menjadi dasar rencana tersebut.
Baginya, keberadaan proyek geotermal di Gunung Ungaran hingga kini masih dianggap belum jelas oleh masyarakat. Ia menilai, masyarakat di sekitar kawasan tersebut perlu mendapatkan edukasi dan informasi secara utuh mengenai rencana geotermal, termasuk potensi dampaknya.
Rencana pembangunan geothermal tidak bisa hanya didasarkan pada alasan kebutuhan energi terbarukan. Menurutnya, kondisi geografis dan lingkungan Gunung Ungaran juga harus menjadi pertimbangan.
"Kita berkumpul di sini bukan hanya sekitar Gedong Songo. Yang perlu diingat bahwa proyek geotermal masih semu. Mereka (pemerintah) menutupi. SK kami mencari, di link tidak ada. Jangan hanya menunjukkan bukti yang baik-baik saja. Dimanapun tempatnya PLTP menunjukan dampak negatif. Ini gunung air, banyak peninggalan sejarah. Leluhur tanah Jawa. Apakah mau dirusak-rusak?"ungkapnya.
Bahkan menurutnya kegiatan diskusi yang sebelumnya dilakukan di Universitas Diponegoro (Undip) dinilainya narasi yang berkembang dalam kegiatan tersebut cenderung mendukung geotermal. Dalam aksi tersebut, sejumlah warga juga turut hadir, diantaranya Yogi SA (30), warga Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.
Yogi mengatakan, kehadirannya dalam aksi tersebut bukan membawa kepentingan pribadi, melainkan menyuarakan penolakan warga Sumowono, Watugandu dan wilayah sekitarnya yang dinilai berpotensi terdampak rencana proyek geotermal.
Baca Juga: Proyek Geothermal Gunung Ungaran 55 MW Bikin Warga Resah, Khawatir Berdampak ke Pertanian
Warga Sumowono yang hanya berjarak sekitar lima hingga tujuh kilometer dari titik pengeboran yang disebut dalam rencana pengembangan geotermal mengaku khawatir keberadaan proyek tersebut nantinya berdampak terhadap sumber mata air yang selama ini digunakan masyarakat.
Selain itu, keberadaan situs cagar budaya Gedong Songo yang berada di kawasan Gunung Ungaran juga mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit geothermal dengan kapasitas mencapai 55 megawatt.
"Saya sebagai warga asli Desa Sumowono menyatakan menolak geotermal. Jateng sudah surplus listrik. Buat apa 55 MW? Untuk siapa keuntungannya? Apakah setelah ada geotermal listrik kita gratis? Tidak, kita tetap bayar listrik,"ungkapnya.
Setelah orasi di Alun-Alun Bandungan, perwakilan massa melanjutkan perjalanan ke wilayah Ungaran. Massa juga berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang. Usai orasi hampir 30 menit di Alun-Alun Bandungan massa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah dan bertemu massa lainnya dari berbagai daerah. (ria)
Editor : Baskoro Septiadi