RADARSEMARANG.ID, Ungaran - BPJS Kesehatan Cabang Ungaran terus melakukan upaya untuk status Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal.
Hingga saat ini Kabupaten Kendal menjadi satu-satunya daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ungaran yang belum mencapai status Universal Health Coverage (UHC).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Sri Mugirahayu menekankan Oktober 2026 tahun ini Pemkab Kendal berkomitmen masuk ke skema UHC noncut off.
Diketahui Kabupaten Kendal masih kekurangan sekitar 116 ribu peserta. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kendal telah mencapai 99,74 persen.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta baru 70,43 persen. Angka tersebut terendah dibanding dua daerah lainnya. Sedangkan, Kabupaten Semarang telah mencatat cakupan UHC 98,61 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,39 persen.
Sementara, Kota Salatiga mencatat capaian terbaik dengan cakupan kepesertaan 99,65 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 90,82 persen.
"Jadi, PR kami memang kepesertaan di Kabupaten Kendal. Kekurangannya sekitar 116 ribu jiwa. Tahun ini kami selesaikan. Pemkab Kendal berkomitmen masuk ke skema UHC noncut off seperti Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga pada 1 Oktober mendatang,"ungkapnya usai Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7).
Cici sapaan akrabnya memastikan untuk Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga tidak ada persoalan dari sisi cakupan maupun kepatuhan.
Menurutnya, dinamika yang paling sering terjadi adalah mutasi tenaga kerja, terutama di sektor industri garmen. Namun, perusahaan dinilai cukup patuh karena pekerja baru langsung didaftarkan sebagai peserta JKN.
Sementara itu, dalam Public Expose Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menyampaikan secara tertulis hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan.
Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,"jelasnya. (ria)
Editor : Baskoro Septiadi