RADARSEMARANG.ID Ungaran - Longsor di Jalan Arjuna, Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang juga merupakan jalur alternatif Ungaran Mranggen makin parah.
Longsor yang pertama di tahun 2022 ini masih terus terjadi hingga awal tahun 2026.
Melihat hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengatakan kajian dari ahli yang berkompeten sangat diperlukan.
Bondan menekankan jangan sampai langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang nantinya salah.
"Kajian itu sangat penting untuk menjadi dasar bagaimana Pemkab nanti akan mengambil kebijakan. Khawatirnya ketika kebijakan diambil tanpa kajian mungkin bisa menimbulkan ketidaktepatan pengambilan kebijakan,"ungkapnya saat ditemui. Rabu (4/3).
Sementara itu Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan longsor yang terjadi sejak empat tahun lalu masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang.
Ngesti mengatakan lokasi longsor terus mendekati rumah warga sekitar 15 hingga 20 meter. Imbauan masih terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk terus waspada terhadap kondisi yang ada.
Kemudian identifikasi rumah-rumah penduduk ada 22 KK yang masuk zona rawan. Ditemukan juga ada 24 KK di Dusun Dampu Desa Kalongan Ungaran Timur yang masuk zona rawan.
"Tentunya nanti masyarakat yang berdekatan akan kita pindahkan dulu gitu jika memang membahayakan. Kita berharap tidak ada. Nanti jika terjadi permasalahan kami juga menyiapkan lahan seandainya akan dibangun hunian. Sementara ada di Kalongan tanah milik Pemerintah Daerah luasnya kurang lebih 2,6 hektar,"jelasnya.
Saat ini dilokasi longsor tersebut sudah dipasang EWS, alat tersebut akan ditambah guna mengetahui pergerakan hingga memunculkan sinyal bahaya.
Terkait penananam Pemerintah Kabupaten Semarang mengacu pada hasil rekomendasi dari ESDM provinsi Jawa Tengah untuk tidak dibangun apapun diarea longsor.
Karena dimungkinkan masih terus bergeser. Sampai saat ini sejauh 100 meter tanah longsor tersebut bergerak.
Meski demikian, Ngeti mengatakan berkaitan dengan akses jalan yang terputus jalan alternatif lainnya sudah ada.
"Saya sampaikan kalau hasil dari ESDM provinsi Jawa Tengah sementara ini kita tidak berani melakukan untuk kegiatan disana. Sehingga belum ada kegiatan disana,"pungkasnya.(ria)
Editor : Baskoro Septiadi