RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mendapatkan laporan siswa SMP belum bisa membaca. Hal tersebut tentunya membuatnya prihatin.
Bondan menceritakan pihaknya mendapatkan informasi saat rapat RLKPD, jika masih ada siswa SMP yang belum bisa membaca.
Dengan adanya laporan tersebut Bondan mewajibkan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
"Betul tadi dapat laporan dari pengawas. Kalau saya lihat pendidikan di Kabupaten Semarang itu ada penurunan kualitas. Alasannya tidak hanya karena covid terus belajar online atau kurikulumnya. Tapi juga berkaitan dengan belum memiliki guru yang berkompeten untuk mengajar anak-anak inklusi,"ungkapnya. Rabu (14/1).
Bondan menegaskan bahwa sekolah itu tanggung jawab pemerintah dan orang tua. Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang Joko Sriyono membenarkan masih ditemukan bahkan setiap sekolah paling tidak ada dua anak siswa belum bisa membaca. Baik dari SD atau bahkan SMP.
Hal tersebut karena dari SD kurang mendapat perhatian dari orang tua. Rata-rata dari keluarga tidak mampu dan diasuh neneknya. Orang tuanya sibuk bekerja atau memiliki kesibukan sendiri.
Tak hanya itu temuan dilapangan juga mengarah pada kurikulum kemarin. Anak tidak boleh tinggal kelas tentunya hal tersebut mengakibatkan siswa belum bisa baca dibiarkan.
Selain faktor kurikulum Joko menilai keberadaan guru inklusi juga mempengaruhi.
"Anak inklusi harus ditangani oleh guru khusus. Didampingi oleh psikolog. Kita usulkan layanan inklusi dan layanan anak-anak disabilitas. Karena di Kabupaten Semarang SDMnya belum ada,"timpalnya.
Saat pembelajaran pun siswa inklusi harus dipisahkan sehingga bisa lebih efektif. Temuanya siswa yang belum bisa baca tersebut masuk kondisi inklusi.
Artinya sekolah di Kabupaten Semarang belum ramah inklusi.
Joko menekankan merupakan pola pikir dan berinovasi untuk siswa inklusi harus dilakukan. Siswa inklusi harus mendapatkan perhatian khusus.(ria)
Editor : Baskoro Septiadi