Berita Semarang Raya Jateng Nasional Ekonomi Edukasi Entertainment Features Games & eSports Sport Sepakbola Khazanah Lifestyle Tekno Traveling Otomotif Parenting Rubrik Event Foto

Dispermades Kabupaten Semarang Intensifkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Desa

Nurfa'ik Nabhan • Jumat, 17 November 2023 | 01:25 WIB
Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo
Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang akan terus melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan keuangan desa.

Salah satunya pertanggungjawaban realisasi dana desa. 

Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Budi Rahardjo mengatakan anggaran Dana Desa di tahun 20224 masih belum keluar presentase besarannya.

Sehingga pihaknya masih akan terus melakukan monitoring pelaksanaan keuangan desa. 

"Karena memang ada beberapa desa yang belum lengkap baik pengajuannya dan pertanggungjawabannya, dan itu yang kami kejar dalam kurun waktu dua bulan ini," ujarnya Kamis (16/11). 

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dispermades tidak hanya untuk Dana Desa (DD).

Melainkan juga untuk Alokasi Dana Desa (ADD), bahkan juga Program Hibah Bina Desa (PHBD), hingga Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.

"Dari beberapa sumber anggaran tersebut masih ada desa-desa yang dalam pengajuan pencairannya masih kurang. Misalnya ada sepuluh ajuan sarana prasaran dan baru diajukan tujuh," jelasnya. 

Terkhusus untuk bantuan keuangan dari APBN pusat, masih terdapat 179 desa yang belum mengajukan.

Bahkan terdapat dua desa yang dari awal sama sekali belum melakukan dari apa yang diajukan di awal.

"Petugas kami setiap hari keliling ke desa-desa untuk melakukan pengecekan apakah sudah jalan atau belum," katanya. 

Hal tersebut dilakukan karena di antara tanggal 11 Desember atau 15 Desember sudah ada beberapa dana dari Bankeu Sarpras yang dicairkan.

Sehingga pihaknya juga terus mendorong untuk seluruh desa bisa menyelesaikan administrasi yang ada. 

"Kami tekankan seluruh dana yang masuk ke desa, tidak hanya dana desa atau DD, ADD, PHBD, bahkan sampai Bankeu harus dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai ajuan awal. Serta setelah itu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) mereka masing-masing," terangnya. 

Budi menyebutkan pihaknya belum melaksanakan rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK).

Sehingga capaian dana desa dan berapa target presentasenya belum terlaksana. (nun) 

Editor : Agus AP
#Dispermades #DANA DESA #monitoring evaluasi #Kabupaten Semarang #keuangan desa