Kasus stunting yang ditemukan di Kabupaten Semarang sekitar 3.900 kasus. Namun turun kurang lebih 616 kasus atau 0,88 persen. Pada 2023 ini, kegiatan percepatan penurunan stunting akan terus digencarkan, bahkan menjadi program prioritas di Indonesia.
Penanganan stunting di Kabupaten Semarang tidak hanya mencakup pemenuhan gizi ibu hamil dan balita saja. Terdapat faktor lain, seperti penyiapan sanitasi lingkungan yang baik akan berperan penting dalam upaya penurunan stunting.
“Karenanya, semua pemangku kepentingan dari berbagai sektor harus dilibatkan dalam tahapan penanganan, baik di tingkat pusat, provinsi, daerah, maupun masyarakat di Kabupaten Semarang,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,. Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang Dewi Pramuningsih kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Pelibatan multisektor ini telah dilakukan dalam kegiatan “Rembug Stunting” yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa atau kelurahan. Rembug Stunting tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi secara bersama-sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) penanggung jawab layanan dengan sektor ataupun lembaga non pemerintah dan masyarakat.
“Kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari tahapan di tingkat kabupaten yang akan dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat kecamatan dalam kegiatan mini lokarya di kecamatan ataupun pelaksanaan audit kasus stunting,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Semarang H Basari.
Dikatakan wakil bupati Semarang ini, masalah stunting di Kabupaten Semarang sudah tidak harus dikurangi, tetapi harus dihilangkan. Target di tahun 2024, stunting di Kabupaten Semarang harus nol kasus atau zero stunting. Upaya percepatan penurunan stunting sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan dengan adanya regulasi tentang penanganan stunting di desa dan kelurahan.
“Tren target penurunan stunting secara nasional kita sudah jauh di bawah nasional. Jadi, kalau nasional itu per tahunnya 2,2 persen, kita sudah cukup bagus di atas nasional,” paparnya.
Beberapa strategi yang sudah diterapkan untuk menangani stunting terdapat lima pilar. Di mana perlu melihat satu per satu permasalahan apa yang menyebabkan stunting berkembang. Karena di masing-masing desa atau kelurahan, permasalahannya sudah tidak sama lagi. Sehingga penanganan stunting melibatkan semua elemen.
“Bagaimana agar stunting ini bisa terselesaikan dengan baik, ini harus kerja sama yang baik, terutama elemen masyarakat yang ada di level paling bawah,” katanya.
Basari mengimbau kepada para kepala desa untuk mencoba membuat formula penanganan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Disamping mengandalkan anggaran daerah atau anggaran desa, bisa dicoba untuk membuat kelompok sosial yang intens dalam membantu percepatan penurunan stunting.
“Bisa mengajak kelompok aktivis sosial atau aktivis kesehatan untuk bergabung dalam kelompok tersebut,” ujarnya.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta agar data angka stunting per desa atau kelurahan dibuka, sehingga nantinya treatment penanganannya bisa lebih efektif dan cepat. Ia juga meminta masing-maisng desa untuk mengalokasikan anggaran untuk menghilangkan stunting.
“Dari DP3AKB dan Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu melalui ibu-ibu tim kesehatan sudah bagus sekali ada upaya kaitanya untuk meningkatkan visi penurunan stunting,” katanya.
Harapannya, dengan adanya kegiatan yang serius seperti kegiatan pembinaan, bisa efektif dalam penurunan stunting. Pembinaan tersebut berkaitan dengan pernikahan dini dan ibu-ibu hamil yang masih bekerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan juga menjadi sasaran untuk dilakukan pembinaan penurunan stunting.
“Beberapa waktu lalu sudah ada musyawarah kaitannya dengan upaya penurunan stunting di perusahaan-perusahaan. Nantinya kita ada langkah-langkah khusus untuk bergotong royong bersama-sama agar nanti stunting bisa turun bahkan hilang,” harapanya. (nun/aro) Editor : Agus AP