Direktur PT Haninda Utama Ahmad Hanik mengaku menyambut baik keputusan tersebut. Tetapi masih menunggu kesiapan sarana prasarana dari Pemerintah Pusat terlebih dahulu. Sebab, dari September setelah jemaah umrah diberangkatkan masih ada kendala. Barcode vaksinasi aplikasi Peduli Lindungi ternyata tidak sinkron dengan aplikasi Tawakkalna di Arab Saudi.
"Jadi jemaah masih kebingungan, panik, belum lagi antriannya jadi panjang dan berjubel. Belajar dari pengalaman jika memang sudah dibuka kembali kita juga belum berangkatkan," katanya.
Ia menambahkan, persyaratan terkait vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi jemaah juga menjadi kendala. Jika vaksinasi booster dilaksanakan di Arab Saudi, ia khawatir bisa mengganggu pelaksanaan ibadah umrah terutama bagi jemaah yang daya tahan tubuhnya lemah. Lebih baik vaksinasi boosternya dilaksanakan di Indonesia.
"Jika semua bisa dipenuhi, ada sinkronisasi antara Kemenag, Kemenkes dan Pemerintah Arab Saudi baru kami siap untuk pemberangkatan," ujarnya
Hanik menjelaskan akan segera akan melaksanakan sosialisasi. Ada 75 calon jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya. Pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi ada beberapa penyesuaian. Salah satunya mengenai biaya.
Ada kenaikan biaya sebesar 30 persen untuk memenuhi syarat protokol kesehatan. "Kenaikan berkaitan dengan kebijakan hotel yang biasanya satu kamar 4 orang, maksimal 2 orang. Begitu juga bus untuk akomodasi jemaah juga dibatasi kapasitasnya 50 persen," tambahnya. (ria/fth)
Editor : Agus AP