Tak hanya itu, warga juga menghalangi jalan dengan portal besi, gerobak, seng dan tenda untuk menghadang petugas eksekutor yang terus berupaya menuju objek eksekusi. Adu fisik antara warga dan petugas pun tak bisa terelakkan. Mereka saling dorong portal besi yang menutupi jalan.
Namun upaya warga untuk mempertahankan rumahnya kandas. Petugas berhasil menerobos pertahanan warga dan langsung menuju rumah yang ditempati Sugiarto untuk melaksanakan tugasnya. Mereka langsung mengeluarkan semua barang yang berada di dalam rumah.
Setelah semua barang berhasil dikeluarkan, petugas langsung membongkar atap dan bangunan rumah. Tembok rumah bercat warna krem itu digempur dengan martil. Pintu dan jendela rumah dilepas. Pun dengan teralis jendela dan pagar besi dilepas dan dinaikkan ke mobil pikap. Warga pun tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah saat melihat rumah tersebut dirobohkan.
Manager Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang Krisbiantoro mengatakan, sudah sejak 2014 warga diminta untuk menertibkan administrasi. Namun sekitar 50 KK dari total 268 KK masih alot. Pihaknya sudah sempat melakukan mediasi berulang kali, namun ada satu warga yang menjadi provokasi, sehingga warga lain tidak tertib.
"Upaya mediasi sudah berulang kali. Hari ini (kemarin) finalnya. Kami lakukan penertiban fisik di rumah Bapak Sugiarto. Yang lain sudah menertibkan diri secara administrasi," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang di lokasi.
Dijelaskan, sesuai dengan hak PT KAI atas asetnya yang tertuang di hak pakai SHP Nomor 7 Tahun 1987, terkait penertiban ada dua tipe, yakni penertiban administrasi dan penertiban fisik. Penertiban administrasi sudah berjalan. Warga juga sudah mengurus biaya sewa lahan milik PT KAI tersebut. Sedangkan penertiban fisik ini dilakukan lantaran Sugiarto kerap melakukan penghambatan saat pihaknya ingin melakukan penertiban administrasi.
"Kita tidak akan melakukan penertiban fisik jika penyewa tidak keterlaluan. Kami persilakan menyewa sesuai dengan tarif yang sudah disesuaikan dan diperhitungkan dengan kemampuan warga. Kami putuskan untuk penertiban fisik, karena memang (warga) satu ini menghambat," tegasnya.
Kris mengatakan, biaya sewa lahan aset PT KAI yang kini dihuni warga dinilainya relatif murah. "Hitungan dasarnya NJOP. Kontrak yang dilakukan penyewa dengan PT KAI sejak 2017 sampai sekarang terhitung hanya 7 persen dari NJOP," bebernya.
Sugiarto yang sudah 30 tahun tinggal di kawasan tersebut menyatakan kecewa. Ia menginginkan adanya ganti rugi sesuai yang disepakati. Ketua Paguyuban Ngudi Sejahtera ini mengklaim memiliki surat jual beli kapling di lahan milik PT KAI tersebut. "Sudah puluhan tahun kami di sini. Baru ini dipermasalahakan. Saya ada surat jual beli tanah ini. Kan kami juga memiliki hak, harusnya ada ganti yang sepadan,"tegasnya.
Menurutnya, PT KAI tak bisa lepas tangan begitu saja. Dikatakan, negara harus hadir saat ada permasalahan seperti ini. Ia menjelaskan, isu penggusuran sudah ada sejak akhir tahun lalu. Ada 268 KK yang dianggap menempati lahan aset PT KAI. "Kalau harus digusur, semua ini malah lebih kejam dari negara Belanda saat menjajah Indonesia," katanya dengan nada tinggi. (ria/aro) Editor : Agus AP