RADARSEMARANG.ID, Temanggung - Fenomena krisis peserta didik baru masih dialami sekolah dasar negeri di Kabupaten Temanggung. Pasalnya, pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, ada 35 SD negeri yang hanya memperoleh kurang dari lima siswa baru. Bahkan, satu sekolah kembali tidak mendapatkan pendaftar sama sekali.
Kepala Bidang Pengembangan SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Pamudji Santoso mengatakan, dari total 435 SD negeri di Temanggung, hanya sekitar 20 sekolah yang mampu memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Yakni mulai dari 28 siswa sampai 56 siswa.
“Idealnya satu kelas itu 28 siswa. Tapi dari435 SD, ada sekitar 35 sekolah yang menerima murid di bawah lima orang. Ada yang mendapat lima, empat, tiga, dua siswa, bahkan satu sekolah nihil pendaftar," katanya saat diwawancara Selasa (14/7).
Sekolah yang kembali tidak mendapatkan siswa baru adalah SD Negeri Ketitang di Kecamatan Jumo. Kondisi tersebut bahkan telah terjadi selama dua tahun berturut-turut.
Menurut Pamudji, minimnya jumlah peserta didik bukan disebabkan kualitas sekolah yang rendah. Lantara jumlah anak usia sekolah yang terus menurun di sejumlah wilayah. Terlebih, faktor geografis dan persaingan dengan sekolah lain juga menjadi pemicu minimnya siswa di sekolah negeri.
"Kalau Ketitang memang hanya melayani satu dusun. Setelah kami telusuri memang tidak ada anak usia SD di wilayah itu. Jadi bukan karena kualitas sekolahnya, tetapi memang jumlah penduduknya sedikit," ujarnya.
Selain wilayah pedesaan, kondisi serupa juga terjadi di kawasan perkotaan. Namun penyebabnya berbeda. Di kota, banyak orang tua memilih menyekolahkan anak ke SD swasta, SD Islam Terpadu (SDIT), maupun madrasah ibtidaiyah (MI).
Pamudji mengungkapkan, kondisi sekolah yang minim murid sudah berlangsung sekitar lima tahun terakhir. Selama itu, belum menunjukkan perubahan signifikan.
"Sejak saya di sini sekitar lima tahun, kondisinya memang seperti ini terus. Maksimal jumlah siswa satu sekolah yang sedikit itu totalnya paling 50 anak," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dindikpora berencana melanjutkan program regrouping atau penggabungan sekolah. Utamanya di wilayah perkotaan yang memiliki sekolah dengan jarak berdekatan.
"Sementara regrouping kami prioritaskan di wilayah kota karena jarak antarsekolah dekat. Kalau daerah seperti Ketitang atau Butuh-Temanggung, lebih sulit karena faktor geografis," jelasnya.
Pamudji menyebut, dari sekitar 12 ribu kuota siswa SD negeri yang disediakan tahun ini, baru sekitar 6 ribu kursi yang terisi. Selain akibat menurunnya angka kelahiran, banyak calon siswa memilih bersekolah di lembaga pendidikan swasta.
Meski masa SPMB telah berakhir, Dindikpora masih memberikan kesempatan bagi anak yang belum terdaftar. Sebab, di sejumlah wilayah masih ditemukan orang tua yang baru mendaftarkan anak setelah hari pertama masuk sekolah.
"Untuk SD kami tidak bisa terlalu saklek. Masih ada masyarakat yang baru mendaftarkan anaknya saat sekolah sudah mulai, sehingga tetap kami fasilitasi agar bisa masuk ke sistem," tandasnya. (dev)
Editor : Baskoro Septiadi