RADARSEMARANG.ID, TEMANGGUNG - Sejak enam hari terakhir, kawasan Alun-alun Temanggung steril dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengembalikan fungsi ruang publik.
Pantauan Jawa Pos Radar Semarang ini Kamis (2/4) siang, kondisi kawasan tampak lengang. Tidak ada transaksi jual beli antara PKL dengan pembeli seperti biasanya. Kini, hanya beberapa warga duduk-duduk di sekitar alun-alun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Temanggung, Tri Winarno, mengatakan, kebijakan sterilisasi kawasan alun-alun ini merupakan hasil rapat bersama lintas stakeholder. Hal ini melibatkan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta pengelola Car Free Day (CFD).
“Kami sudah rapatkan bersama stakeholder. Intinya Alun-alun akan disterilkan, terutama untuk kegiatan olahraga dan ruang publik,” ujarnya Kamis (2/4).
Winarno menjelaskan, penataan dilakukan pada dua aspek, yakni kegiatan Car Free Day (CFD) dan aktivitas harian. Untuk CFD, area yang digunakan akan disesuaikan dengan izin yang berlaku. Yakni mulai dari perempatan BCA hingga kawasan Alun-alun, dengan pengaturan di satu sisi jalan.
“CFD akan kita optimalkan sesuai izin, agar tidak terlalu padat di lingkar Alun-alun,” jelasnya.
Sementara itu, persoalan utama justru berasal dari PKL harian yang jumlahnya cukup banyak. Kondisi itu dinilai kerap menyebabkan kepadatan di sekitar kawasan tersebut.
Sebagai solusi, Pemkab Temanggung menyiapkan skema relokasi PKL harian ke kawasan Batik Mbako atau di Jalan Brigjen Katamso. Kawasan tersebut dinilai masih memungkinkan untuk menampung pedagang.
Berdasarkan hasil pemetaan, kapasitas lokasi relokasi diperkirakan mampu menampung sekitar 80 hingga 130 pedagang.
“Dari hasil paparan, kawasan relokasi bisa menampung sekitar 80 sampai 130 pedagang. Kami dorong PKL harian ke sana,” ungkap Winarno.
Selain relokasi, para pedagang juga diarahkan untuk bergabung dalam paguyuban CFD. Supaya lebih tertata dan mengikuti aturan yang berlaku.
Untuk memastikan penataan berjalan konsisten, Pemkab Temanggung akan menerapkan pengawasan secara penuh selama 24 jam. Pengamanan dilakukan secara kolaboratif antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
“Pengamanan dilakukan pagi, siang, dan malam. Jadi tidak ada lagi kucing-kucingan,” tegasnya.
Skema pengamanan akan diatur secara bergiliran maupun bersama-sama, sesuai koordinasi antarinstansi terkait.
Meski dilakukan penertiban, Pemkab Temanggung tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada para pedagang. Namun demikian, aturan tetap harus ditegakkan sesuai peraturan daerah yang berlaku. Terlebih, penataan ini diharapkan dapat menciptakan kawasan Alun-alun yang lebih tertib, nyaman, dan sesuai peruntukannya sebagai ruang publik bagi masyarakat.
“Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis, tapi aturan juga harus ditaati. Ini ruang publik yang memang tidak boleh digunakan untuk berjualan,” katanya.
Sementara Udin, salah satu PKL mengaku, penataan untuk para pedagang perlu dilakukan. Sehingga bisa lebih tertib dan menguntungkan para pedagang.
Menurutnya, pemerintah bisa segera membuat kawasan khusus kuliner di pusat kota. Supaya pergerakan ekonomi terus berputas.
"Ya tidak masalah kalau ditertibkan. Tapi kadang kan ada yang ngeyel berjualan lagi. Itu bikin iri. Kalau mau ditertibkan harus tegas dan kasih tempat yang nyaman untuk pedagang dan pembeli," katanya. (dev)
Editor : Baskoro Septiadi