RADARSEMARANG.ID, Temanggung - Nasib ratusan guru honorer di Kabupaten Temanggung kian memprihatinkan. Di tengah tuntutan mencerdaskan generasi bangsa, mereka justru harus bertahan dengan status tak jelas dan penghasilan jauh dari kata layak.
Dinas Pendidikan Kepemidaan dan Olahraga (Dindikpora) Temanggung mencatat, terdapat 106 guru honorer yang masih mengabdi di sekolah dasar (SD). Mereka merupakan guru yang aktif mengajar.
Sebelumnya, guru honorer ini juga mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun belum lolos dan masih aktif mengajar di sekolah karena kekurangan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo. Ia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kesejahteraan dan kepastian status para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
“Guru honorer ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun mengabdi. Honornya hanya Rp400 ribu sampai Rp600 ribu per bulan. Ini sangat tidak layak,” ujar Tunggul, Jumat (30/1).
Ironisnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, di tengah ketidakjelasan nasib guru honorer, justru muncul wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi PPPK. Menurutnya, hal itu menimbulkan ketimpangan dan melukai rasa keadilan.
“Yang baru bekerja beberapa bulan justru diwacanakan diangkat PPPK. Sementara guru yang puluhan tahun mengabdi malah terkatung-katung. Ini sangat menyakitkan hati rakyat,” tegasnya.
Baca Juga: Truk Trailer Rem Blong Terguling di Alas Roban, Jalur Pantura Batang Tertutup Total
Tunggul menegaskan, dirinya menghormati program-program Presiden, termasuk MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Namun ia menilai, program berskala besar yang menggunakan uang negara seharusnya dirancang dengan perencanaan matang dan tahapan yang jelas.
“Program sebesar itu kok kesannya sporadis, mendadak, sing penting jalan. Ini uang negara, bukan uang pribadi,” katanya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan MBG yang dinilai bermasalah sejak awal, mulai dari kasus keracunan makanan hingga ketidaksiapan SPPG. Di Temanggung sendiri, pada Oktober 2025 lalu, sempat terjadi kasus siswa keracunan usai menyantap MBG di SMAN 2 Temanggung.
Tunggul mengaku, beberapa kali mendapat aduan dari wali murid mengenai MBG yang kurang kayak dikonsumsi siswa.
“Banyak SPPG belum memenuhi standar kelayakan. SDM terbatas, tempat belum siap, bahkan ada yang belum memiliki ahli gizi,” ujarnya.
Baca Juga: BKN Atur Penggunaan Batik Korpri bagi ASN, Ini Jadwal dan Dasar Hukumnya
Lebih jauh, Tunggul mengingatkan, konstitusi secara tegas mengamanatkan pendidikan gratis, bukan makan gratis. Menurutnya, pemenuhan hak pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama negara.
“Perut kenyang tapi otak kosong itu percuma. Pendidikan itu amanat Undang-Undang Dasar. Itu yang wajib didahulukan,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pemotongan anggaran pendidikan yang digunakan untuk membiayai program MBG. Pada 2026, anggaran MBG disebut mencapai ratusan triliun rupiah, dengan sebagian diambil dari pos pendidikan.
“Dana pendidikan minimal 20 persen APBN. Ini malah dipotong. Jelas bertentangan dengan konstitusi,” kata Tunggul.
Selain itu, ia menilai pemerintah daerah kurang dilibatkan dalam perencanaan MBG. Akibatnya, ketika muncul persoalan di lapangan, tidak jelas pihak yang harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Hasil Thailand Masters 2026: Tundukkan Wakil Prancis, Ubed Amankan Tiket ke 8 Besar
“Daerah tidak diajak rembukan, tapi saat terjadi masalah malah bingung siapa yang bertanggung jawab. Ini bukti perencanaan tidak matang,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Tunggul mendorong evaluasi total terhadap program-program nasional yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan, khususnya bagi dunia pendidikan di daerah.
“Guru adalah tulang punggung bangsa. Kalau kesejahteraannya diabaikan, bagaimana mungkin mereka bisa fokus mendidik anak-anak kita?” tandasnya. (dev)
Editor : Baskoro Septiadi