“Anggaran yang bersumber dari APBD ini sedianya digunakan untuk pemutakhiran data pemilih, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan teknologi informasi,” katanya.
Dijelaskan lebih lanjut, KPU telah melakukan rapat koordinasi terkait kesiapan sarana prasarana penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Beberapa hal yang dipersiapkan, di antaranya penyediaan kendaraan, kantor sekretariat PPK dan PPS di kecamatan, serta jaringan internet. Hal ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (pemda). “Dalam kesiapan sarpras ini tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Hasyim mengatakan, KPU membutuhkan enam kendaraan operasional, kantor sekretariat PPK dan PPS di 20 kecamatan, serta jaringan internet di kantor KPU maupun kantor PPK. Menurutnya, perlu adanya kesamaan persepsi terkait apa yang harus dilaksanakan pemda untuk memberikan dukungan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. (din/ton) Editor : Agus AP