Inspektur Kabupaten Temanggung Eko Suprapto mengatakan, pihaknya melakukan pengembalian ini untuk mewujudkan good, clean and clear government, agar tidak mengakibatkan kerugian negara.
Penyerahan ini adalah hasil klarifikasi auditor Inspektorat terkait dengan pengadaan barang jasa kendaraan bermotor roda empat di 27 desa. Setelah diklarifikasi dengan dealer, dari 27 desa yang diaudit, ternyata ada 21 desa ini BBNKB/PKB-nya nol rupiah.
“Enam desa lain yang tidak untuk operasional sampah, misalnya untuk Bumdes maka BBNKB/PKB tetap ada, di STNK,” ujarnya.
Pihaknya mengeksekusi dengan setor ke 21 desa dari Bank Pasar dan BKK Temanggung sebanyak Rp 310 juta. Kelebihan bayar akan ditransfer ke kas desa masing-masing melalui bank tersebut.
Penyebab kelebihan bayar ini hanya pemahaman tentang regulasi bahwa BBNKB/PKB kendaraan pelat merah itu nol rupiah. Pada waktu penawaran, oleh dealer ke pemerintah desa, tidak mengetahui bahwa BBNKB/PKB itu nol rupiah untuk kendaraan sampah.
Eko menambahkan, hal ini merupakan amanat dari penegak hukum agar menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa efek hukum. Oleh karena itu, laporan hasil klarifikasi ini dapat menjadi jaminan hukum penuh ke desa agar tidak ada risiko. Penggunaan itu dapat dilakukan untuk kepentingan lain bagi pemerintah desa. (din/ton) Editor : Agus AP