DPRD mendorong agar perda perubahan anggaran segera mereka bahas, baik pansus di tingkat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar). Sehingga RAPBD Perubahan 2022 bisa segera disahkan.
“Kami berharap, Oktober mendatang sudah bisa dievaluasi gubernur pada minggu pertama. Sehingga, pada pertengahan Oktober, anggaran bisa direalisasikan. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto’
Bupati Temanggung HM Al Khadziq menjelaskan, perlu adanya perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2022, sampai dengan semester 1, perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Temanggung.
“Hal tersebut meliputi, perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat, dan permasalahan aktual yang berkembang,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dokumen perubahan kebijakan umum APBD didasarkan pada dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun anggaran 2022. Penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung semua perubahan asumsi-asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. (din/ton) Editor : Agus AP