RADARSEMARANG.ID - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum lama ini mendorong penggunaan eSIM.
Dikatakan bahwa eSIM sebagai solusi meningkatkan keamanan data dan efisiensi layanan telekomunikasi.
Langkah ini diklaim dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan fleksibilitas pengguna dalam berinternet-ria melalui ponsel.
Seperti yang diberitakan, Komdigi di bawah komando Menteri Meutya Hafid, bilang “Sekarang ini sifatnya edukasi dan sosialisasi, kami berharap masyarakat bisa dengan sukarela beralih ke eSIM untuk terhindar dari risiko penipuan atau pencurian data”.
Namun, kebijakan ini tampak tidak serta-merta diterima dengan tangan terbuka. Para ahli IT dan warganet terpantau mulai mempertanyakan efektivitas eSIM dalam menangkal kebocoran data.
Mereka (para ahli IT) mengungkapkan bahwa eSIM memiliki keunggulan, namun juga terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
Menurut Joseph Edi Hut Lumban Gaol, Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk, teknologi eSIM memang menawarkan keamanan lebih baik dibandingkan SIM fisik karena autentikasi lebih ketat.
Namun, ia menegaskan bahwa perlindungan data tidak cukup hanya dengan mengganti teknologi SIM, melainkan harus diterapkan di seluruh ekosistem digital.
Senada dengan itu, beberapa pakar keamanan siber mengingatkan bahwa Indonesia masih rentan terhadap kebocoran data, meskipun telah menerapkan eSIM.
Kelompok seperti SAFEnet juga mengkritisi kebijakan ini. Dikutip dari laman safenet.or.id, mereka berpendapat bahwa akar masalahnya bukan pada teknologi SIM.
Menurut SAFEnet, masalahnya pada tata kelola identitas kependudukan yang masih belum optimal. Tanpa regulasi yang kuat, kebocoran data tetap akan terjadi, terlepas dari teknologi yang digunakan.
Belum lama ini pihak SAFEnet juga menyoroti terkait pelanggaran hak digital yang meningkat seiring gelombang resistensi sipil.
Di media sosial, terpantau diskusi cukup panas. Sebagian pengguna optimis bahwa eSIM adalah langkah maju. Sementara yang lain skeptis dan menganggap kebijakan ini hanya sekadar formalitas tanpa perlindungan nyata.
Mereka yang mendukung eSIM berpendapat, teknologi ini lebih praktis dan aman, terutama dengan fitur verifikasi biometrik yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun, tidak sedikit yang merasa bahwa migrasi ke eSIM bukanlah solusi utama dalam mengatasi kebocoran data.
"Setuju, eSIM sama sekali bukan solusi kebocoran data. Pembodohan publik. Kebocoran data lebih banyak disebabkan pengelola data ga hati-hati, penjagaannya kurang ketat,” tulis pengguna @und_cuck******t di platform X.
Akun @safenet*****e juga tampak menyoroti langkah digitalisasi seperti migrasi ke eSIM sering dilakukan tanpa memikirkan kepentingan pengguna terlebih dahulu.
Menurutnya, kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat dengan fitur eSIM. Menurutnya, hal ini menyulitkan akses pengguna terhadap layanan telekomunikasi.
Sementara itu, warganet @ari***w mengingatkan bahwa tidak semua pengguna memiliki smartphone dengan dukungan eSIM. Menurutnya, teknologi ini masih terbatas pada flagship atau high-end devices.
"Hape android yang support eSIM itu terbatas di flagship/ high end. Kalau yang middle & low end belum support Bu, sementara hape yang dipakai mayoritas masyarakat Indonesia kalau nggak middle ya low end,’ tulisnya.
Para ahli dan warganet seolah sepakat bahwa eSIM bukanlah satu-satunya jawaban untuk menghindari risiko penipuan atau pencurian data.
Meski demikian, mereka mendesak pemerintah agar dapat memastikan sistem perlindungan data benar-benar aman, dan tidak hanya bergantung pada perubahan teknologi semata.
Editor : Baskoro Septiadi