RADARSEMARANG.ID - Kejahatan siber di Indonesia semakin marak terjadi seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih.
Berbagai kasus kejahatan siber yang terjadi bisa berupa penipuan identitas hingga teror tagihan utang yang tidak pernah dilakukan.
Banyak kejadian yang menunjukkan bahwa, masyarakat perlu lebih waspada terhadap ancaman kejahatan siber yang merugikan.
Meski demikian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan siber mudah terjadi.
Berikut ini ada tiga faktor penyebab terjadinya kejahatan siber yang membedakan dengan kejahatan umumnya.
1. Data Sensitif Pengguna
Penggunaan fitur manipulasi konten di media sosial sering disalahgunakan oleh pengguna dengan niat jahat.
Hal ini dapat memungkinkan pelaku kejahatan siber untuk memanipulasi korban, dan memudahkan pencurian data sensitif pribadi pengguna.
2. Penggandaan aset informasi
Pengguna media sosial dapat dengan mudah menggandakan informasi tanpa fitur penghapusan yang memadai.
Tidak adanya fitur ‘delete button’ di internet, membuat pelaku kejahatan siber dapat mengamati jejak digital pengguna.
3. Lokasi Pengguna
Salah satu pemicu ancaman serangan kejahatan siber lainnya adalah ketika lokasi pengguna terungkap melalui media sosial.
Biasanya, pelaku kejahatan sibuer dapat mudah memalsukan atau lokasi saat beraksi.
Meski demikian, pemerintah juga bertindak sebagai penjamin dan sumber identitas antar individu di dunia nyata.
Tiga faktor penyebab kejahatan siber tersebut diatas telah disampaikan oleh Direktur Cybersecurity BDO in Indonesia dan Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) M Novel Ariyadi.
Novel menyampaikannya dalam kegiatan media clinic yang bertema ‘Peran Identitas Digital yang Aman dalam Meningkatkan Kepercayaan pada Fintech’ pada awal bulan ini.
Pada kegiatan tersebut, Novel memaparkan “Hal ini berbeda sekali dengan identitas fisik yang harus melewati banyak sekali proses jika ada yang mau memalsukan identitas”.
“Tapi di dunia digital orang bisa hanya dengan beberapa klik dapat merubah identitas,” sambung Novel.
Menurut Novel, berbagai kejahatan siber tersebut banyak dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya.
Novel menyimpulkan bahwa, ada tiga aspek perlindungan data pribadi yang melibatkan pemerintah, pengguna, dan pengelola sistem elektronik.
Ketiga pihak tersebut bertanggung jawab untuk melindungi data identitas digital. Salah satunya adalah penyelenggara sertifikasi elektronik (PSRE).
Novel menambahkan, dalam upaya melindungi identitas digital dari ancaman kejahatan siber, sangat penting untuk adanya kolaborasi.
Pemerintah diharapkan mampu berkolaborasi sebagai pihak yang membuat kebijakan, pengelola sistem elektronik, dengan pengguna internet.
Selain itu, juga perlu bekerjasama dengan identity provider untuk dapat menjamin keamanan verifikasi identitas melalui tanda tangan elektronik.
Editor : Baskoro Septiadi