Satpol PP Bina Warga Tak Bermasker

Agus AP • Dipublikasikan Minggu, 6 Desember 2020 | 21:56 WIB
Salah satu warga dihukum menyapu kawasan Kota Lama Semarang lantaran tidak memakai masker. (Nurchamim/Jawa Pos Radar Semarang)
Salah satu warga dihukum menyapu kawasan Kota Lama Semarang lantaran tidak memakai masker. (Nurchamim/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Kendal - Operasi yustisi dan pembinaan masyarakat terus dilakukan Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kendal. Kegiatan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Gakkum Prokes) ini menyasar seluruh masyarakat pengguna jalan yang tidak mengenakan masker.

Dalam operasi yang digelar di wilayah Patean, Tim Gabungan Satgas Covid-19 Kendal mendapati 57 orang melanggar protokol kesehatan (prokes). Mereka tak mengenakan masker saat berkendara.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kendal, Toni Ari Wibowo mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan di area perbatasan tersebut guna menekan angka penyebaran Covid-19. Mengingat daerah perbatasan menjadi pintu masuk perpindahan dan penularan Covid-19.

“Sasaran kami adalah warga pengguna jalan yang melintas daerah tersebut. Mereka yang tidak mengenakan masker kami hentikan untuk diberikan pembinaan dan kami beri masker. Kami berharap ke depan ada kesadaran untuk mengenakan masker,” katanya.

Menurutnya, tren pelanggaran prokes di Kendal mulai mengalami penurunan. Rata-rata setiap melakukan operasi masyarakat sudah menggunakan masker. “Hanya saja penggunaannya yang salah. Kadang masker dikenakan di dagu dan atau mulut saja, hidung tidak tertutup masker. Itu yang paling banyak kami temui,” tuturnya.

Sementara saat ini pelanggaran prokes telah masuk pada denda administrasi. Dikatakan Toni, selama penegakan denda administrasi keseluruhan telah masuk dana sebesar Rp 122 juta yang masuk ke dalam kas daerah. “Dana tersebut juga akan dikembalikan untuk penanganan Covid-19 di Kendal,” tambahnya.

Adapun bagi pelanggar yang terjaring razia dikenai denda administrasi tunai sebesar Rp 50.000 atau denda minimal yang ditetapkan dari denda maksimal sebesar Rp 200.000. Selain itu, pelanggar protokol kesehatan diberikan bimbingan tentang wajib penggunaan masker termasuk mendapatkan masker dari petugas. (bud/ida/bas) Editor : Agus AP
Berita Semarang