Terpapar Covid-19, Banyak ASN Ajukan Izin Isolasi

Agus AP • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2020 | 22:58 WIB
Tim gabungan Satpol PP, BKPP, Inspektorat, dan Bagian Hukum saat melakukan sidak protokol kesehatan di Balai Kota Semarang. (Istimewa)
Tim gabungan Satpol PP, BKPP, Inspektorat, dan Bagian Hukum saat melakukan sidak protokol kesehatan di Balai Kota Semarang. (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperketat protokol kesehatan. Pasalnya, data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), sudah ada ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan izin isolasi, karena diduga terpapar Covid-19.

Kepala BKPP Kota Semarang Litani Setyowati mengatakan, sampai saat ini ada 203 ASN yang mengajukan izin untuk melakukan isolasi. Bahkan, izin tersebut hampir setiap hari ia terima dari berbagai OPD.

“Kebanyakan dari Dinkes, Disdik, dan lainnya untuk izin melakukan isolasi di rumah sakit, di rumah dinas, di kantor Diklat dan isolasi mandiri,” katanya usai operasi yustisi di area Balai Kota Semarang, Selasa (17/11/2020).

Ia menjelaskan, banyak ditemukan kasus penularan Covid-19 di lingkungan Pemkot Semarang. Padahal sudah ada aturan dan surat edaran dari Wali Kota Semarang agar menerapkan protokol kesehatan ketat. Misalnya pengecekan suhu tubuh, hand sanitizer dan tempat mencuci tangan, serta penggunaan masker harus tetap dipatuhi.

“Surat sudah dilayangkan beberapa kali, kemarin masih sangat ketat, tapi akhir-akhir ini semakin diabaikan, makanya banyak ASN yang meninggal dunia karena Covid-19,” imbuhnya.

Aturan tegas, lanjut dia, sebenarnya sudah melarang siapapun di lingkup OPD yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke area perkantoran. Dalam yustisi dan sidak, tidak hanya mencari ASN yang tidak memakai masker, juga mengecek ketersediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, alat pengecek suhu tubuh, dan penyekat meja kerja.

"Ruangan-ruangan seharusnya dipasang pembatas. Kemarin-kemarin sangat ketat, tapi akhir-akhir ini merosot, semakin diabaikan,” pungkasnya.

Tim gabungan menemukan tiga pegawai non aparatur sipil negara (Non ASN) dari Setda, Bagian Rumah Tangga, dan BPKAD serta satu ASN dari Diskominfo terciduk tidak memakai masker. “Sanksinya nanti diserahkan ke masing-masing OPD untuk non ASN. Sementara untuk ASN akan diberi sanksi sesuai peraturan yang ditetapkan yakni pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) sebesar satu persen,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Razia kali ini, petugas baru menyasar lingkungan balai kota dimana ada sekitar 20 OPD. Dalam waktu dekat, petugas gabungan akan melakukan inspeksi mendadak ke kantor kecamatan, kelurahan, maupun puskesmas.

“Walaupun kami melakukan sidak ke OPD, namun yustisi di masyarakat juga jalan. Kami ingin melihat protokol kesehatan diterapkan,” tutur PJs Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto.

Menurut dia, meski kasus positif sempat naik paska libur panjang kemarin, dua hari terakhir ini kasus semakin menurun dan tingkat kesembuhan semakin baik.  “Khusus ASN yang abai protokol kesehatan, kita sanksi pemotongan TPP satu persen. Cara ini kita lakukan agar ada efek jera,” pungkasnya. (den/ida/bas) Editor : Agus AP
Berita Semarang