Selain memudahkan masyarakat Pekalongan dalam mengakses perjalanan luar kota, exit tol ini juga berdampak pada meningkatnya laju perekonomian di Pasar Grosir Setono. Sebelum adanya exit tol, kondisi pasar cenderung sepi. Keberadaan exit mampu meningkatkan hingga 300 persen omzet dari penjualan batik di pasar tersebut.
Diungkapkan oleh Muamaroh, salah satu pedagang di Pasar Grosir Setono bahwa pembangunan exit tol tersebut dirasa tepat karena letaknya strategis dekat dengan pasar. Ia juga mengaku bahwa kini omzetnya naik hingga puluhan juta.
Selain pembangunan exit tol Trans Jawa, disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini bahwa progres pembangunan di Kota Pekalongan juga meliputi pembangunan tanggul rob. Di era kepemimpinan wali kota HM Saelany Mahfudz, tanggul rob sepanjang 2,5 kilometer berhasil dibangun dan menjadi jawaban dari permasalahan rob yang langganan melanda Kota Pekalongan.
"Jika membicarakan tentang pembangunan sangat banyak sekali progresnya. Yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah penataan alun-alun. Alun-alun sekarang sudah menjadi ruang publik yang representatif," ujar Anita kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Selain progres di lini pembangunan, empat tahun kepemimpinan wali kota HM Saelany Mahfudz juga fokus pada penanggulangan kemiskinan. Selain menanggung pembiayaan sekolah para siswa SD dan SMP, Pemkot Pekalongan juga turut memperhatikan kesejahteraan guru serta pegawai tidak tetap. Dalam tugasnya mereka diberikan anggaran tersendiri. Tak hanya guru dan pegawai sekolah negeri, guru sekolah swasta serta guru BTQ juga mendapat perhatian yang sama.
Segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Pekalongan tersebut agaknya membuahkan hasil yang menggembirakan. Saat ini, angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami penurunan dari angka 6,75 persen menjadi 6,6 persen.
Wali kota Pekalongan HM Saelany Mahfudz menambahkan bahwa terkait penanggulangan kemiskinan, Pemkot Pekalongan akan terus malakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan hingga saat ini.
“Kendala program penurunan kemiskinan yaitu tidak tepat sasaran, contoh saja yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), mereka yang sudah mandiri dan mampu masih mendapatkan bantuan. Untuk itu kami akan lakukan evaluasi agar target penurunan 5,14 persen pada RPJMD tersebut bisa segera tercapai,” tegas Saelany. (nor/kom/bas) Editor : Agus AP