RADARSEMARANG.ID, Semarang - Petisi terkait keluhan pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang menilai jika padatnya kegiatan harus ditanggung dan dianggap terlalu membebani, akhirnya di tanggapi oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Agustina mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang beserta seluruh pengurus untuk mengetahui persoalan yang melatarbelakangi munculnya petisi tersebut.
"Baru tahu dari media ya terkait petisi itu. Tapi mengenai apa, belum tahu pastinya. Nah kita akan berkordinasi dengan ketua PKK. Seluruh pengurus PKKnya juga akan kita undang mencari pemahaman mengapa sampai ada petisi,"katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (20/10).
Baca Juga: Kenalan dengan Nara, Lawang, dan Semar! Tiga Bayi Harimau Benggala yang Jadi Primadona Baru Semarang
Dia menjelaskan, Pemkot bakal mempelajari isi tuntutan sebelum menentukan langkah penyelesaian.
Petisi ini, kata dia, akan dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui dan memetakan keluhan masyarakat terkait beban kegiatan PKK," jelasnya.
Seperti diketahui beredar petisi berjudul "Mendorong Pemkot Semarang Menyederhanakan Kegiatan PKK agar Lebih Efektif & Efisien" ramai mendapat dukungan masyarakat. Petisi yang digagas Farrah Diba tersebut dibuat melalui platform Change.org.
Namun, pelaksanaan kegiatan di lapangan dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk ibu bekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keluarga dengan anak kecil, lansia, serta warga yang memiliki keterbatasan waktu.
Total ada tujuh poin evaluasi kepada Pemkot Semarang dan Tim Penggerak PKK Kota Semarang. Misalnya terkait penyederhanaan pilah sampah, lalu pengumpulan minyak jelantah, pengelolaan taman Toga, penyederhanaan administrasi, penggunaan seragam.
Kemudian peninjauan beban pengurus dan pembagian tugas program JKN serta posyandu.
Sampai Selasa (20/10) pukul 14.49 siang, jumlah penandatanganan dalam petisi telah mencapai 4.092 orang.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Pranyoto, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Penggerak (TP) PKK Kota Semarang, provinsi, hingga pusat untuk membahas fenomena yang sedang berkembang di masyarakat.
"Kita saat ini sudah kami koordinasi dengan tim penggerak PKK Kota Semarang, termasuk tim penggerak PKK provinsi dan pusat," jelasnya.
Dia menerangkan, tuntutan yang ramai disorot juga telah diidentifikasi untuk menjadi bahan pembahasan dengan PKK Kota Semarang.
Dinas kata dia, akan melakukan evaluasi menyeluruh termasuk penyederhanaan program di masyarakat direncanakan untuk dilakukan.
"Pada dasarnya kami setuju dengan program PKK, tapi harus ada penyederhanaan. Untuk tuntutan dari masyarakat dari petisi yang ada, kami akan koordinasikan dengan PKK kota ya," katanya.
Mantan Camat Tugu ini menyebut perbaikan diperlukan agar kegiatan PKK dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Pihaknya juga akan membedah satu-persatu isi tuntutan yang disampaikan masyarakat lewat petisi.
Pranyoto mengaku belum membuka komunikasi langsung dengan pembuat petisi. Pemerintah masih akan mempelajari maksud, tujuan, serta aspirasi masyarakat tersebut.
"Kami harus melihat dulu maksud dan tujuannya, apa yang diinginkan masyarakat. Prinsipnya, kami berterima kasih karena ini memang menjadi bagian dari evaluasi kami," pungkasnya. (den)
Editor : Baskoro Septiadi