RADARSEMARANG.ID, Semarang - Alokasi penyertaan modal yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan untuk masyarakat, dalam perubahan anggaran 2026 ini bakal dilakukan pengurangan oleh Pemkot Semarang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari efisiensi anggaran.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, penyertaan modal pada 2026 menjadi yang paling kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Agustina menjelaskan, jika pengurangan tersebut salah satunya dilakukan karena sejumlah BUMD dinilai belum membutuhkan tambahan modal dalam jumlah besar. Salah satunya Perumda Air Minum (PDAM) Kota Semarang.
"Seperti PDAM, saya kira belum butuh modal banyak, sehingga kita lakukan pengurangan penyertaan modal," katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, di Balai Kota, Selasa (29/9).
Dia menerangkan, Pemkot Semarang juga mengurangi alokasi penyertaan modal untuk masyarakat. Misalnya untuk koperasi, urun dana untuk masyarakat dan lainnya, dari sebelumnya dianggarkan Rp4 miliar, kini hanya dialokasikan Rp1 miliar.
Agustina menjelaskan, pengurangan itu dilakukan karena dana bergulir yang telah disalurkan melalui BPR BKK dan Bank Jateng masih banyak yang belum terserap oleh masyarakat.
"Dana bergulirnya masih ada banyak di BKK. Kita minta itu dihabiskan dulu. Kalau memang nanti kurang, baru kita tambah lagi," ujarnya.
Menurut Agustina, pada tahun-tahun sebelumnya anggaran dana tersebut kerap disiapkan dalam jumlah besar, namun tidak seluruhnya terserap.
Pemkot kata dia, mendorong agar dana yang masih tersedia di bank penyalur dapat terlebih dahulu dimanfaatkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
"Dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, teman-teman UMKM ini butuh uluran," katanya.
Agustina mengatakan, karakter dana bergulir tersebut relatif cepat karena pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya.
Nilai pinjaman juga relatif kecil, sehingga dapat digunakan pelaku usaha untuk tambahan modal.
"Biasanya mereka enam bulan. Pinjam untuk modal apa, dikembalikan, kemudian digulirkan lagi. Jumlahnya kecil, misalnya Rp2,5 juta," jelasnya.
Saat ini, dana tersebut masih dikelola melalui dua bank penyalur, yakni BPR BKK dan Bank Jateng. Pemkot Semarang meminta dana yang belum terserap tersebut terus digulirkan sebelum menambah alokasi anggaran baru.
Agustina menambahkan, kebutuhan masyarakat terhadap dana bergulir juga memiliki ritme tertentu. Permintaan biasanya meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran, tahun ajaran baru, maupun masa panen di sejumlah wilayah.
"Kalau digulirkan, biasanya orang mencari pinjaman itu di bulan-bulan mau puasa, saat puasa sampai Lebaran, mau sekolah, atau pada masa panen tertentu," bebernya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Semarang menilai penambahan anggaran tidak perlu dilakukan apabila dana yang tersedia di bank penyalur masih cukup besar dan belum terserap.
"Jadi untuk apa dianggarkan, kalau anggarannya masih banyak dan belum disalurkan dan tidak terserap kan tidak perlu," pungkasnya. (den)
Editor : Baskoro Septiadi