RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (24/8/2026) sekitar pukul 16.00. Aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus membawa lima tuntutan utama.
Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Fadhil Dzikra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi demokrasi, kebijakan pemerintah, hingga persoalan masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
"Harusnya kemerdekaan menjadi kemerdekaan setiap batin manusia yang ada di Indonesia. Tapi hari ini kita tidak merasakan itu sedikit pun," ujar Fadhil dalam aksi, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (24/8/2026).
Baca Juga: BEM Undip Geruduk DPRD Jateng di Semarang, 788 Polisi Disiagakan di Sejumlah Titik
Menurutnya, mahasiswa melihat sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, mereka membawa lima poin tuntutan.
Pihaknya menyebut, tuntutan pertama yakni penguatan desentralisasi dan demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini terlalu terpusat sehingga mengurangi ruang daerah dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
"Kami melihat hari ini Presiden Prabowo Subianto cukup mengedepankan adanya desentralisasi kepada daerah-daerah. Namun semuanya sistemnya adalah komando dari pusat. Ini yang kami kritisi," katanya.
Tuntutan kedua berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan strategis negara.
Fadhil menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga program Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurut dia, program-program tersebut perlu memiliki perencanaan dan uji coba yang jelas agar penggunaan anggaran negara tidak berujung pada pemborosan.
"Kami merasa MBG dan KDMP merupakan salah satu bentuk praktik politik untuk kampanye ke depan," ujarnya.
Berikutnya, mahasiswa juga menuntut perlindungan ruang sipil serta perbaikan komunikasi publik pemerintah.
Menurut Fadhil, ruang sipil saat ini semakin terancam dengan masuknya institusi militer dan kepolisian ke berbagai sektor yang semestinya dapat diisi masyarakat sipil.
Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan mahalnya biaya pendidikan. Mereka menilai pendidikan seharusnya menjadi salah satu sektor yang mendapat prioritas negara.
Baca Juga: Rumah Diduga Gudang Miras di GBL Semarang Terbakar, Ratusan Botol Hangus
"Mahasiswa hari ini sangat terdampak karena adanya privatisasi pendidikan, di mana segala macam pendidikan dibayar dengan harga yang mahal," katanya.
Tuntutan keempat menyangkut kebijakan pangan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau sekaligus menjamin ketahanan pangan masyarakat.
Fadhil menilai sejumlah faktor, termasuk pelaksanaan program MBG, turut memberikan tekanan terhadap ketersediaan komoditas pangan di pasar.
"Mereka yang seharusnya bisa membeli dengan harga murah di pasaran, sekarang semua masuk kepada MBG dan akhirnya menimbulkan kelangkaan bagi publik," ujarnya.
Tuntutan terakhir yakni perlindungan masyarakat pesisir serta tata kelola pembangunan yang berkeadilan.
Fadhil menyoroti kondisi masyarakat di kawasan pesisir utara Jawa, termasuk Jawa Tengah, yang menurutnya masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan konflik ruang.
Ia menyebut terdapat masyarakat yang kehilangan tanah maupun tempat tinggal akibat persoalan geografis dan pembangunan, sementara sejumlah bencana dinilai belum ditangani secara optimal.
"Kami melihat Flores, kami melihat Sumatera hari ini belum selesai secara keseluruhan, tetapi pemerintah masih sibuk dengan pencitraan-pencitraan yang ada di daerah," katanya.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan dampak negatif pelaksanaan program MBG. Fadhil menyebut terdapat sejumlah kasus peserta yang terdampak hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya solusi pemenuhan gizi bagi pelajar.
"MBG bukan salah satu bentuk hal yang urgen hari ini karena memang banyak cara lain untuk memenuhi gizi siswa-siswi yang ada di Indonesia," pungkasnya. (mha)
Editor : Baskoro Septiadi