SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mengahdirkan tranformasi digital dengan platform Semarang Dalam Genggaman (SDG'S), sebuah layanan publik digital yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu aplikasi.
Adanya platfrom ini bisa diakses oleh masyarakat, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pengaduan, informasi publik hingga pembayaran pajak secara lebih mudah dan aman melalui telepon genggam, serta sebagai langkah memperkuat predikat sebagai kota cerdas (smart city).
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pengembangan platform tersebut masih terus dilakukan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang ada di Ibu Kota Jateng.
"Ini sudah kita jalankan, kalau tidak dijalankan kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Ini kita evaluasi dan dikembangkan agar semakin sempurna dan mendukung Semarang sebagai kota cerdas," kata Agustina, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (11/6).
Agustina menjelaskan, keberadaan SDG'S memungkinkan warga memperoleh layanan publik secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi maupun datang langsung ke kantor pemerintahan untuk sejumlah kebutuhan administrasi.
Platform ini dikembangkan bersama Korea Internet & Security Agency (KISA) sejak Januari 2026 lalu, dan telah diperkenalkan saat resepsi Hari Jadi Kota Semarang (HJKS), di Kawasan Simpang Lima
"Jadi lebih mudah, nggak perlu kantor atau pun pindah aplikasi karena ada dalam satu platform," bebernya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, menjelaskan SDG'S menjadi solusi atas persoalan klasik layanan digital pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Melalui SDG'S, lebih dari 22 layanan OPD terintegrasi dalam satu platform. Warga tidak perlu lagi membuka banyak situs atau aplikasi berbeda hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintah," ujarnya.
Didik menambahkan, sistem tersebut tidak hanya mengintegrasikan layanan, tetapi juga menghadirkan mekanisme verifikasi identitas digital yang lebih aman, yakni Teknologi Know Your Customer (KYC) dan autentikasi berbasis perangkat diterapkan untuk memastikan keamanan data pengguna.
"Dengan sistem ini, perangkat daerah dapat memverifikasi identitas warga secara cepat dan aman tanpa perlu membuat basis data akun yang terpisah-pisah," jelasnya.
Dia menjelaskan keunggulan lain dari SDG'S adalah kemampuannya mengubah berbagai dokumen resmi menjadi identitas digital yang dapat digunakan lintas layanan.
"Nanti dokumen tersebut tersimpan dalam bentuk kredensial digital yang telah diverifikasi sehingga memudahkan warga saat mengakses layanan lanjutan," paparnya.
Ditempat yang sama, CEO KISA sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. John Choi, menyebut SDG'S sebagai salah satu inovasi layanan publik digital yang memiliki skala sangat besar.
"SDG'S merupakan ekosistem layanan publik jarak jauh yang diterapkan untuk populasi hingga satu juta pengguna. Ini menjadi model yang sangat menarik dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital,"jelasnya.
Dia menjelaskan, teknologi yang digunakan memungkinkan berbagai data administrasi seperti Kartu Identitas Anak (KIA), kartu pelajar, hingga layanan transportasi publik saling terhubung tanpa mengharuskan warga mengunggah dokumen yang sama berulang kali.
"Kedepan akan diperluas, misalnya administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga berbagai layanan pajak dan retribusi daerah dalam satu ekosistem digital yang terhubung," pungkasnya. (den)
Editor : Agus AP