RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kondisi Sungai Plumbon mendesak dilakukan normalisasi, pasalnya enam bulan terakhir periode Desember 2025 sampai Mei 2026, ini tercatat ada 18 kali tanggul jebol di Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu.
Selain sedimentasi yang tinggi, kondisi tanggul yang sudah mulai tua menjadi salah satu penyebab, berulang kali permukiman warga terendam banjir.
Terbaru, Jumat (15/5) malam, banjir kembali di terjadi di RT 1 RW 1, bahkan sampai menelan korban jiwa.
Baca Juga: Masih Dihantui Banjir, Dewan Desak Pemerintah Realisasikan Normalisasi Sungai Plumbon Semarang
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan, titik tanggul jebol selalu berpindah, terbaru ada di RT 1 RW 1, Mangkang Kulon dengan panjang sekitar 50 meter.
"Debit air disana sangat besar, ini yang menjadi penyebab," kata Agustina saat mendampingi tinjauan Kepala BNPB, Selasa (19/5).
Sedimentasi yang tinggi, dan tanggul yang sudah berusia tua tidak mampu menahan derasnya air sehingga kerap limpas di permukiman, dan menjebolkan tanggul.
"Titiknya selalu berpindah-pindah, keterangan dari BBWS memang bangunan tanggul sudah berumur," jelasnya.
Diakui, kondisi Sungai Plumbon sangat memprihatikan terutama yang membelah Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Kulon.
Baca Juga: Rumor Honda PCX 175 Kembali Memanaskan Persaingan Skutik Premium di Indonesia
Dia menegaskan, Pemkot Semarang bersama BBWS Pemali Juana bakal melakukan upaya permanen dengan normalisasi sungai.
Dia menerangkan, program normalisasi Sungai Plumbon sudah direncakan sejak 2024.
"Namun memasuki pertengahan 2025, proyek tersebut terdampak kebijakan efisiensi anggaran sehingga proses pembebasan lahan hingga kini belum rampung," bebernya.
Pemkot berkomitmen bersama BBWS menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Normalisasi sungai disebut mendesak untuk mencegah bencana banjir yang berulang karena tanggung jebol.
"Dari perintahnya demikian, kami menunggu hasil ukurannya mana saja yang harus dibebaskan dan pemerintah kota siap untuk menyelesaikan urusan banjir dan luapan sungai ini," tuturnya.
Akibat kejadian banjir Sungai Plumbon Jumat lalu, dari data yang ada total warga terdampak banjir mencapai 1.252 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
"Sebagian besar lumpur sudah dibersihkan. Tinggal memastikan apakah peralatan rumah tangga warga masih bisa digunakan atau tidak karena sempat terendam air," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani dampak banjir, mulai dari penutupan tanggul jebol, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, hingga rencana relokasi dan pembangunan hunian sementara (huntara).
"Saat ini sudah tertutup sementara, arahan Presiden penanganan dampak kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama," katanya usai melihat tanggul di Sungai Plumbon.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan bantuan awal berupa kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan logistik lainnya bagi warga terdampak.
"Nantinya akan dilakukan evaluasi kebutuhan di lapangan dan menambah bantuan apabila masih diperlukan," bebernya.
Menurut dia, setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, pemerintah akan fokus pada penanganan hunian bagi warga yang terdampak berat dan tidak memungkinkan kembali tinggal di lokasi semula.
"Nanti dari Pemkot akan menghitung kebutuhan hunian dan menentukan lokasi lahannya. Nanti BNPB akan membantu membangun hunian sementara,"jelasnya.
Konsep huntara sebelumnya telah diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Tegal.
Sementara untuk warga yang direlokasi permanen nantinya akan disiapkan hunian tetap agar tidak kembali tinggal di kawasan rawan banjir. Pemerintah juga menyiapkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat dibanding menempati huntara.
"Kalau tidak memilih huntara, warga bisa mendapatkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan sampai hunian permanen tersedia," tambah dia.
Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan inventarisasi sekaligus kajian terhadap berbagai persoalan di sepanjang aliran Sungai Plumbon.
Menurutnya, tahun 2024 BBWS Pemali Juana dari Kementerian PU sudah membebaskan lahan sekitar 92 bidang dari 318 bidang.
"Di tahun 2026 ini sedang kita usulkan untuk anggaran pembebasan sisanya," ujar Sudarto.
Selain menunggu program normalisasi berjalan, BBWS juga melakukan penanganan darurat sementara seperti pemasangan sand bag dan talut bambu di titik-titik tanggul yang rawan jebol.
Sudarto menyatakan jika penanganan Sungai Plumbon tidak cukup hanya dengan normalisasi alur sungai, tetapi juga harus disertai pelebaran badan sungai. BBWS bakal mengajukan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp171 miliar.
"Sungai Plumbon dilebarkan kurang lebih 10 meter, nantinya lebar sungai menjadi 25 meter," pungkasnya. (den)