RADARSEMARANG.ID, Semarang - Normalisasi Sungai Plumbon mendesak dilakukan, pasalnya sejak Desember tahun lalu sampai bulan Mei ini sudah terjadi 18 kali, tanggul jebol dan menggenangi ratusan rumah warga di Wonosari Ngaliyan, Mangunharjo dan Mangkang Kulon, Tugu.
Terbaru bahkan ada korban jiwa saat tanggul Sungai Plumbon di RT 1 RW 1, Kelurahan Mangkang Kulon jebol, Jumat (15/5).
Seorang lansia bernama Maryam terseret derasnya arus, dan baru ditemukan keesokan paginya di area persawahan.
"Setelah dikunjungi kepala BNPB, Gubernur, dan Wali Kota, semangat warga yang terdampak banjir ini sangat tinggi, mereka merasa diperhatikan pemerintah," kata Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, Selasa (19/5).
Pilus sapaannya, menjelaskan warga yang tinggal disekitar bantaran Sungai Plumbon selalu dihantui rasa was-was dan trauma karena tanggul berkali-kali jebol, dan bencana banjir yang bisa terjadi kapan saja, terutama saat curah hujan tinggi di wilayah hulu.
"Setelah dikunjungi ini, mereka merasa terobati, semangat warga langsung tumbuh karena yang datang langsung dari pemerintah pusat, gubernur, sampai wali kota," tambah dia.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer di Kota Semarang Hanya Sampai Akhir Tahun, BKPP Siapkan Rekrutmen CPNS-PPPK
Pria yang juga tokoh masyarakat di wilayah Mangkang ini, setiap hari mendengar langsung keluhan dan kekhawatiran warga terkait ancaman banjir yang terus berulang.
Adanya kunjungan ini, Pilus mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan langkah percepatan penanganan banjir, salah satunya dengan normalisasi dan pelebaran sungai serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
"Kita dorong adanya normalisasi, agar warga bisa hidup tenang," ujarnya.
Pilus mengungkapkan, masih ada pekerjaan rumah sebelum normalisasi dilakukan salah satunya adalah pembebasan lahan yang hingga kini belum sepenuhnya rampung.
Jumlah kebutuhan anggaran pembebasan lahan masih kurang sekitar Rp133 miliar. DPRD pun meminta Pemkot melakukan sharing anggaran bersama pemerintah pusat agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat.
"Saya minta Pemerintah Kota Semarang bisa ikut membantu penganggaran pembebasan lahan. Bisa sharing dengan pemerintah pusat supaya proses pembangunan lebih cepat," tuturnya.
Menurutnya, selama ini pembiayaan penanganan sebagian besar masih ditanggung pemerintah pusat.
Keterlibatan Pemkot, kata dia, dinilai penting agar pemerintah pusat melihat adanya keseriusan bersama dalam menyelesaikan persoalan banjir di Kota Semarang.
"Kalau pembebasan lahan bisa dipercepat, maka pembangunan fisik pengendalian banjir juga bisa segera berjalan,"pungkasnya. (den)
Editor : Baskoro Septiadi