RADARSEMARANG.ID, Semarang – Banjir di kawasan Siliwangi, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, beberapa waktu lalu, dikeluhkan warga.
Sebab, selama ini kawasan tersebut bebas dari banjir. Diduga saluran tidak mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Alhasil air meluap dan masuk ke permukiman warga.
Diduga saluran tidak berfungsi optimal lantaran adanya bangunan yang menghambat sistem drainase.
“Dulu tidak pernah banjir. Sepertinya semenjak ada bangunan JNT itu, baru banjir,” ujar Sarkoro, 38, warga Krapyak.
Camat Semarang Barat Elly Asmara mengatakan, aliran air dari Jalan Siliwangi selama ini melewati saluran di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi sebelum menuju sungai. Namun saat curah hujan tinggi, jalur tersebut menjadi tak ideal.
“Saluran di situ tidak mampu menampung air ketika hujan deras. Akhirnya air masuk ke permukiman warga,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (7/1).
Hasil pengecekan lapangan menemukan penyebab lain. Di belakang kantor Dishub Provinsi, berdiri bangunan baru yang lebih tinggi, sehingga saluran yang seharusnya ada tak bisa dibuat.
Kondisi itu diperparah perubahan lahan yang saat ini berdiri bangunan JNT. Sehingga kehilangan daya resap.
Baca Juga: Nasi Padang Keliling Semarang: Viral Banget di Awal 2026, Rasa Autentik Minang yang Bikin Ketagihan!
“Dulu tanahnya masih banyak resapannya. Sekarang dipapras dan tidak ada saluran, jadi air belok ke warga,” imbuhnya.
Disinggung adanya kesalahan pembangunan gedung JNT yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan atau sistem drainase, Elly enggan berspekulasi. Namun
“(mungkin pembangunan) Sudah mematuhi, karena konturnya khusus. Tapi pesannya setiap pembangunan untuk memperhatikan saluran eksisting, gimana historical drainasenya,” tandas Elly.
Sebagai solusi awal, saluran di gang kecil antara STIKOM dan kantor Dishub Provinsi, tepatnya di wilayah RW 4 Kelurahan Krapyak, akan dinormalisasi.
Gorong-gorong di lokasi tersebut rencananya ditinggikan untuk menambah kapasitas aliran menuju sungai.
“Intinya jalur air dipecah supaya air tidak menumpuk dan tidak meluap,” tegasnya.
Penanganan akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan BPJN karena berada di kawasan jalan nasional.
Pihak kecamatan dan kelurahan terus mengawal koordinasi dengan warga agar persoalan limpasan air bisa segera terurai. (fgr/zal)
Editor : Baskoro Septiadi