RADARSEMARANG.ID, Semarang — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap 17 kementerian dan lembaga akan terlibat dalam penyusunan dan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang direncanakan untuk melindungi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Pernyataan itu disampaikan AHY usai mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro (Undip). AHY menjelaskan penyempurnaan blueprint Giant Sea Wall masih dalam proses karena proyek ini memiliki skala besar, kompleks, dan membutuhkan riset mendalam.
“Paling tidak ada 17 kementerian atau lembaga yang akan terlibat, belum lagi bicara harmonisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya, Kamis (27/11/2025).
Baca Juga: Ini Respon Dari Gus Yahya Terkait Polemik Pemberhentian Dirinya Sebagai Ketua Umum PBNU
Menurut AHY, Giant Sea Wall merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk memperkuat ketahanan wilayah.
Terutama menghadapi dampak krisis iklim, pemanasan global, banjir rob, dan penurunan muka tanah yang selama ini menjadi ancaman serius bagi wilayah Pantura. Semarang dan Demak disebut sebagai dua wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.
Ia juga menegaskan bahwa konsep tanggul laut tidak sepenuhnya berbentuk beton. Pemerintah mempertimbangkan berbagai pendekatan, termasuk solusi berbasis alam.
“Tidak seluruhnya beton. Nanti ada bagian yang paling parah memang perlu beton tinggi. Tapi yang lain bisa menggunakan pendekatan lain, termasuk mangrove. Ini konsep terintegrasi dan komprehensif,” jelasnya.
Di sisi lain, AHY mengapresiasi kontribusi Undip yang telah menghadirkan riset dan teknologi pendukung pengendalian rob dan penataan kawasan pesisir.
Ia menyebut pemerintah akan mengombinasikan berbagai pendekatan teknis dan ekologis untuk menghasilkan perlindungan pesisir yang efisien dan berkelanjutan.
Baca Juga: Drama Top 6 D’Academy 7, Battle Panas, Standing Ovation, Eliminasi Ditunda Sampai Desember 2025
Selain membahas Giant Sea Wall, AHY juga menyinggung pentingnya sistem peringatan dini bencana. Ia menyesalkan kabar soal pencurian alat pendeteksi gempa milik BMKG di Wakatobi.
“Jika benar terjadi, itu sangat disayangkan. Alat-alat itu sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu harus diproses,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus berlangsung termasuk lewat Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Namun, terkait besaran anggaran dan pembagian porsi pendanaan, AHY menyebut masih dalam tahap pembahasan. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi