RADARSEMARANG.ID, Semarang - DPRD Kota Semarang, meminta agar Pemkot Semarang tegas menghentikan operasional bajaj Maxride yang sudah mengaspal di Ibu Kota Jateng.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Melly Pangestu, menjelaskan jika operasional bajaj harus dihentikan. Pasalnya belum adanya izin resmi dari pihak berwenang, baik di tingkat kota maupun provinsi.
"Izinnya kan belum ada, harusnya tegas dihentikan dulu," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (20/10).
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, hingga saat ini pihak Maxride belum mengantongi izin operasional.
Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, Provinsi Jawa Tengah juga belum memberikan izin beroperasi bagi layanan transportasi berbasis roda tiga tersebut.
"Saya sudah tanyakan ke Dishub, apakah sudah berizin atau belum. Ternyata memang belum ada izin, baik dari kota maupun provinsi. Jadi, kalau tidak punya izin, ya seharusnya tidak bisa beroperasi," tegasnya.
Politikus PSI ini mencontohkan, di kota lainnya, layanan serupa bahkan sudah diminta untuk menghentikan kegiatan operasionalnya karena belum memenuhi ketentuan perizinan.
Dia meminta Pemkot bisa menerapkan kebijakan serupa guna menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.
"Bahkan di kota-kota lain juga sudah diminta untuk berhenti dulu sementara. Jadi saya harap di Semarang juga bisa seperti itu, sampai izinnya benar-benar keluar," tegasnya.
Melly mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima, jumlah armada Bajaj Maxride di Kota Semarang sekitar 50 unit.
Ia pun telah menyarankan agar Dishub memanggil perwakilan perusahaan untuk melakukan klarifikasi terkait status perizinan dan kelengkapan administrasi kendaraan.
"Saya sarankan agar Dishub mengundang pihak Maxride untuk memastikan status mereka. Kalau memang belum berizin, sebaiknya hentikan dulu operasional sampai semua perizinan lengkap," imbuhnya.
Selain masalah izin, Melly juga menyoroti persoalan legalitas kendaraan Maxride yang menggunakan tiga roda, yang belum jelas klasifikasi SIM pengemudinya.
"Ini juga berbenturan dengan aturan kepolisian, karena pengemudi Maxride memakai kendaraan roda tiga. Sementara untuk jenis kendaraan seperti itu, belum ada ketentuan SIM-nya apakah masuk kategori roda dua atau empat," jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud melarang keberadaan layanan transportasi alternatif tersebut, namun menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan keamanan bagi pengguna jalan.
"Kami tidak melarang, hanya meminta semuanya berjalan sesuai aturan. Selama belum berizin, sebaiknya jangan dulu beroperasi agar situasi tetap kondusif," pungkas dia. (den)
Editor : Baskoro Septiadi