RADARSEMARANG.ID, Semarang - Mahasiswa baru Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menjerit atas adanya kebijakan wajib ma'had atau asrama selama empat bulan.
Pasalnya, jika tak mengikuti program tersebut, mereka terancam tidak bisa mengikuti Kartu Rencana Studi (KRS).
Keprihatinan itu diwujudkan melalui aksi yang dimulai dari gerbang UIN menuju gedung Kyai Saleh Darat atau gedung rektorat.
Aksi itu tak hanya membawa spanduk, namun juga membawa keranda warna hitam.
Mereka menyuarakan menolak dengan keras terhadap berbagai kebijakan dan situasi yang semakin menjauhkan kampus dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemanusiaan.
Salah satunya soal kebijakan ma'had bagi mahasiswa baru yang harus membayar Rp 4 juta untuk waktu 4 bulan.
"Kami menuntut Rektor UIN Walisongo Semarang untuk mencabut program wajib Ma'had yang tidak melalui proses dialog partisipatif serta menambah beban mahasiswa secara sepihak," kata Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa UIN Walisongo, Muhammad Iqbal, Jumat (22/8/2025).
Pihaknya pun mendesak pihak Rektorat untuk membuka secara transparan data dan alur pendanaan Ma'had dan UKT.
Hal itu agar tidak terjadi dugaan penyelewengan atau pembebanan yang tidak adil kepada mahasiswa.
Iqbal menyatakan, keberatan atas wajib ma'had telah ada sejak 2023. Namun, suara-suara dari mahasiswa itu tidak dilakukan monitoring dan evaluasi.
Bahkan, ketika ditanyakan ke pihak kampus, justru mendapatkan jawaban jika tidak ikut program ini maka tidak bisa KRS-an.
"Mereka sudah kebingungan, pertama adalah fasilitas mahal. Padahal ketika mereka awal-awal masuk perkuliahan dituntut untuk membayar, jika tidak mereka mendapat ancaman bahwa tidak bisa KRS'an," jelasnya.
Ia juga meminta agar rektorat juga menunjukkan transparansi pendanaan karena para mahasiswa sudah membayar. Seperti soal kerjasama terkait catering yang juga bagian bisnis dari kampus juga.
Mahalnya biaya ma'had itu tak sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Salah satu mahasiswa baru Fadil dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengatakan selama seminggu menempati ma'had, ia mengaku fasilitas yang diberikan tak sesuai ekspektasi.
Dengan nilai Rp 4 juta, semestinya mendapat fasilitas yang oke karena waktunya hanya 4 bulan.
"Fasilitas itu kurang menurut saya. Banyak yang protes juga tentang fasilitas. Dulu awal masuk itu ada berapa lima orang aku, tempat kasurnya itu tingkat. Jadi isinya kan empat orang. Satunya itu di bawah, tidak pakai kasur. Nah, itu belum diurusin sama pengurusnya, akhirnya gabung dengan kakak tingkat," ucapnya.
Namun ia tak mempersoalkan katering meski menunya kurang bervariasi. Sehari, ia menerima dua kali jatah makan.
Kendati begitu, ia tetap merasa keberatan dengan fasilitas yang tak lengkap sedangkan biaya mahal.
"Enggak, worth it sama sekali, Kak. Teman saya mondok juga setahun itu Rp 3 juta sama makan juga. Kalau di sini menurut aku sih enggak worth it dengan fasilitasnya, terus pengurus-pengurusnya, pelayanannya juga," tambah Fadil mahasiswa asal Pemalang ini.
Di akhir aksi pukul 17.00, para mahasiswa membakar keranda di tengah-tengah halaman gedung rektorat.
Iqbal menyatakan pembakaran keranda itu sebagai simbolik dari sikap rektorat yang tidak pernah mau menemui mereka.
"Ini sebuah aksi simbolik bagaimana matinya demokrasi di dalam kampus sendiri, pimpinan-pimpinan kampus ataupun pak rektor ternyata menganggap bahwa dialog terbuka kami adalah sebuah perlawanan. Padahal kita hanya sebagai bentuk kepedulian. Kematian demokrasi kita simbolkan dengan pembakaran keranda," tandasnya.
Wakil Rektor I UIN Walisongo Mukhsin di sela aksi tidak memberikan tanggapan atas aksi para mahasiswa itu.
Ia hanya melintas dan pulang menaiki mobil. Ia mengatakan belum tahu terkait persoalan yang di aksikan tersebut.
"Saya belum tahu. Saya belum tahu. Nanti kalau sudah ketemu saya saya baru ngomong. Ini enggak bisa ngomong. Saya belum tahu suratnya, belum tahu," ucapnya.
Pihaknya bakal membuka audiensi. Ia mempersilahkan mahasiswa melalui perwakilan, dan membuat pernyataan untuk bertemu pimpinan. "Enggak masalah. Kita terbuka," katanya. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi