RADARSEMARANG.ID - Rencana pemberlakuan aturan Over Dimension Over Load (ODOL) oleh Pemerintah, menuai reaksi keras dari ribuan sopir truk.
Di Jawa Tengah, sejak pekan kemarin, mereka menggelar aksi unjuk rasa di sertai blokade jalan di berbagai kota di Jawa Tengah.
Hari ini Senin (23/6/25) ribuan sopir truk dan armadanya berencana menggeruduk kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak pemberlakuan ODOL, karena di anggap merugikan mereka sebagai pengemudi truk.
Lalu apa sih ODOL itu, hingga memicu reaksi keras dari ribuan sopir truk dari berbagai kota di Jawa Tengah dan kota-kota lain di Indonesia?
Truk ODOL adalah singkatan dari Over Dimension Over Loading, bahasa sederhanya adalah truk yang memiliki dimensi dan dan muatan berlebihan.
Dimensi di sini adalah memiliki panjang yang di luar standart, karena telah di modifikasi.
Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dewanto Purnacandra, mengatakan, ODOL tidak dapat dipisah karena satu kesatuan.
"Kendaraan yang over dimension berpotensi over loading. Tapi belum tentu juga bahwa kendaraan yang dimensinya benar tidak over loading, tergantung masyarakatnya," ungkap Dewanto Purnacandra.
Dewanto menambahkan, bisa saja truk memiliki dimensi sesuai spesifikasi tapi tetap mengangkut barang di luar batas normal.
Baca Juga: UU ODOL Memantik Bara Memicu Jeritan Sopir Truk di Jalanan, Ini Alasan dan Faktanya!
Dari sisi Kemenhub ialah mencegah dari lahir supaya tidak ada kendaraan over dimension.
"Kendaraan yang speknya betul tapi diisi lebih ya tetap saja jadi over loading, Misalkan mobil losbak (mobil bak atau truk bak), tidak punya tinggi bak tapi kalau dimuatkan baja berat ya over loading juga," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi, mengatakan, secara umum ada empat tahap strategi yang akan diajukan guna menuntaskan persoalan ODOL.
Keempat strategi tersebut mulai dari edukasi dengan cara preventif, penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif bagi angkutan barang. (sls)
Editor : Baskoro Septiadi