RADARSEMARANG.ID, Semarang - Wakil Rektor (Warek) 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Mukhsin Jamil buka suara adanya oknum TNI yang menyantroni diskusi mahasiswa “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik” pada beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pada dasarnya bukan masalah, baik yang hadir TNI maupun Polri selagi dalam rangka untuk berdiskusi.
Namun, tidak jika untuk mengintimidasi mahasiswa pasalnya kajian pemikiran-pemikiran itu dijamin oleh undang-undang.
Menyikapi hal tersebut, pihak kampus menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada TNI atas insiden tersebut.
"Belum ada klarifikasi meskipun diskusi-diskusi di tingkat pimpinan sih ada. Ya kemungkinan kita minta klarifikasi,” kata Wakil Rektor I UIN Walisongo, Mukhsin Jamil, Rabu (23/4/2025).
Ia pun berharap bantahan Mabes TNI AD adanya intervensi benar adanya. Sehingga betul-betul kedatangan anggota TNI ke diskusi kemarin bukanlah suatu bentuk intervensi.
Meski begitu, ia menilai kecurigaan publik ataupun mahasiswa atas kedatangan anggota TNI dalam diskusi tersebut. Pasalnya, publik masih khawatir kembalinya Dwifungsi ABRI pasca disahkannya UU TNI.
“Situasi pembicaraan UU TNI yang dikhawatirkan mengembalikan mereka pada Dwifungsi, yang masih hangat-hangatnya kemudian kok ada begitu (kedatangan anggota TNI diam-diam),” katanya.
Mukhsin menilai, jika benar kehadiran anggota TNI hanya sekadar menjalankan tugas monitoring wilayah, sepatutnya hal itu dilakukan secara terbuka dan transparan.
Secara etika, salah satu caranya adalah dengan melayangkan surat resmi kepada pihak kampus. Dengan begitu, tidak akan lagi muncul kecurigaan publik.
“Saya kira mestinya ya konsisten saja, kalau tidak ada intervensi ya enggak usah sembunyi-sembunyi. Kalau mau datang datang sengaja pakai surat secara resmi gitu kan bisa kita terima dengan baik, berdiskusi dengan baik sehingga tidak dicurigai oleh siapapun gitu,” katanya.
Ia justru menawarkan solusi agar ada kerja sama melalui memorandum of understanding, perjanjian kerja sama, dan ada kajian-kajian strategis bersama.
Pasalnya, pihaknya memiliki wilayah akademik, sedangkan TNI punya wilayah pertahanan. Menurutnya, keduanya bisa bersinergi.
"Di mana kajian-kajian akademik mengenai pertahanan bisa kita lakukan ya," tambahnya.
Bahkan, menurutnya, militer juga bisa minta data akademik tentang penelitian-penelitian yang di lakukan relevan dengan tugas dan fungsi mereka.
Sebelumnya, Mabes TNI AD membantah isu intervensi terkait kedatangan anggota TNI AD dalam kegiatan diskusi mahasiswa UIN Walisongo.
Menurut mereka, kehadiran Babinsa Koramil Ngaliyan Kelurahan Tambak Aji, Sertu Rokiman kala itu hanya untuk menjalankan tugas rutin sebagai aparat kewilayahan. Bukan untuk mengintervensi kegiatan diskusi. (ifa/bas)
Editor : Baskoro Septiadi