RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) menjadi salah satu upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan.
Yakni dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menginspirasi bagi dunia internasional.
Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara Colombo Plan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional untuk berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial.
Tahun 2023, hadir peserta sejumlah 18 orang dari 7 negara, dengan Indeks Relevansi 4,76 dan Indeks Kepuasan 5,00 (skala 1 – 5).
Sedangkan tahun 2024, peserta hadir dari berbagai negara Asia-Pasifik, yaitu dari Bangladesh, Bhutan, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia.
Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024 akan diselenggarakan mulai tanggal 11 September hingga 3 Oktober 2024 di 33 provinsi di Indonesia.
Pertemuan ini, yang merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa, akan dilaksanakan secara tatap muka (onsite) dalam empat gelombang, masing-masing melibatkan 8-9 provinsi.
Ada empat tujuan utama dari pertemuan pemangku kepentingan ini.
Diantaranya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat, memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), serta menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui perpustakaan desa dan taman bacaan msasyarakat.
Acara ini difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, yang akan memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat.
Dua Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga akan berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.
Sambutan pembukaan dan penutupan acara diberikan oleh Perpustakaan Nasional dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, dan diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno membuka kegiatan TPBIS ini di Hotel Grandhika. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen membuka akses literasi yang merata hingga ke pedesaan.
Salah satunya melalui program TPBIS.
"Karena mayoritas penduduk Jateng berada di wilayah desa, sehingga sasaran pembangunan tentunya di desa. Kami berharap masyarakat di desa juga melek perpustakaan," jelas Sumarno.
Sementara Ketua Kelompok Kerja Humas dan Kerja Sama Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Perpustakaan Nasional, Chaerul Umam mengatakan, perpustakaan mempunyai tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan literasi masyarakat.
Selain itu, perpustakaan mempunyai peran penting sebagai pendukung program-program Kementerian Pendidikan.
"Sehingga perpustakaan selain sebagai penyedia informasi buku bacaan, juga mensupport program literasi melalui berbagai kegiatan," katanya.
Dilansir dari situs resmi Perpusnas RI, sejak dicanangkan sebagai program prioritas nasional pada 2018 hingga 2022, program TPBIS telah diimplementasikan di 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.696 perpustakaan desa/kelurahan. Pada 2023, sejumlah 450 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS. (kap)
Editor : Tasropi