RADARSEMARANG.ID, Semarang - Di Kota Semarang ada tiga kelurahan yang sangat gemuk alias padat penduduk.
Wilayah padat dengan jumlah penduduk besar, tentu membutuhkan kerja keras bagi pegawai kelurahan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
Salah satu kelurahan tergemuk adalah Kelurahan Sendangmulyo. Memiliki luas Wilayah ± 358,57 Ha dengan 282 Rukun Tetangga (RT) dan 33 Rukun Warga (RW).
Jumlah pegawai kelurahan yang minim, dituntut untuk bisa memberikan pelayanan maksimal untuk sekitar 43 ribu penduduk.
Tentu bukan persoalan mudah. Membutuhkan kerja keras untuk bisa memberikan pelayanan maksimal.
Personel perangkat Kelurahan Sendangmulyo hanya Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Kesos, Kasi Trantib, Kasi Pembangunan, Kebersihan dan IT.
"Kita harus kerja ekstra, kalau masyarakat minta pelayanan di luar jam kerja dipersilakan," kata Lurah Sendangmulyo, Maryono.
Ia mengakui menjadi lurah atau perangkat kelurahan merupakan tugas mulia karena bisa membantu warga.
Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak saudara.
Maryono baru menjabat sebagai lurah lima bulan dituntut harus menghafal wilayah yang luas. Apalagi waktu pemilu, yang sangat sibuk.
"Saat datang pertama kali, saya cari urutannya batasnya sampai mana. Saya bersama perangkat, ketua RW nya juga sudah tahu, setiap hari saya ke wilayah. Kalau ada rapat ya belum ke wilayah," akunya.
Sekitar 50 warga berkunjung ke kantor kelurahan. Apalagi warga luar wilayah yang memiliki aset di Sendangmulyo. Otomatis harus dikoordinasikan dengan warga lain.
Apalagi ada permasalahan lintas wilayah, yakni ada warga Kebonbatur, Mranggen, Demak yang membakar sampah. Sehingga efeknya ke Sendangmulyo.
"Kami koordinasikan dengan kepala desanya sana, saya tidak bisa mengedukasi warga sana," ujarnya.
Banyak permasalahan yang muncul karena berbagai macam karakter warga, berbagai status sosial, ekonomi dan pendidikan.
"Pak lurah, sampahe banyak, got mampet. Bahkan permasalahan bantuan pun saya kena marah warga. Itu sudah biasa. Kami berkoordinasi dengan dinas terkait," jelasnya.
Tidak hanya itu, terkadang ada satu undangan bersamaan, pada malam yang sama.
"Saya berbagi dengan Seklur dan Kasi Pembangunan untuk mewakili ke tempat lainnya, saya dua undangan. Kalau tidak awal ya akhir," katanya.
Saat ada yang cuti ia mengajak teman-teman perangkat untuk melayani masyarakat.
"Semua bisa melayani masyarakat yang membutuhkan. Tidak bertumpu satu orang. Saling membantu," jelasnya.
Ia menunggu pemekaran wilayah. Bahkan, kalau bisa secepatnya. Kalau ada pemekaran lebih mudah, kata dia, karena pembagian wilayah yang lebih efisien.
Sekretaris Lurah Sendangmulyo, Retno Pratiwi Adi, menjelaskan merupakan tugas yang mulia sebagai perangkat kelurahan.
Meskipun berat beban kerja dibandingkan wilayah lainnya. SDM sama, tetapi wilayahnya berbeda, jari harus menyesuaikan diri.
"Saya sudah bertugas di Sendangmulyo sejak 2019 jadi sudah menguasai medan wilayah. Semua RW sudah dijelajahi, semua RT belum hafal betul. Tapi karena wilayah yang luas butuh kerja keras agar bisa memberikan pelayanan maksimal," tambahnya.
Selain Sendangmulyo, dua kelurahan lain yang padat penduduk yaitu Meteseh ada 31 RW dan 200 RT dan di Pudakpayung ada 16 RW dan 151 RT.
Idealnya banyaknya jumlah RT dan RW ini harus dipecah menjadi dua sampai tiga kelurahan baru.
Sementara di Kelurahan Puadakpayung menjadi salah satu wilayah paling padat di Kecamatan Banyumanik.
Melihat jumlah RW dan RT, Kelurahan Pudakpayung sebenarnya dapat dipecah menjadi tiga kelurahan. Meski padat, tetapi pelayanan masyarakat tak pernah kewalahan.
Lurah Pudakpayung, Pamirah menegaskan, selama bekerja di kelurahan dan menjadi Lurah Pudakpayung sejak 2022 pelayanan tetap berjalan. Sumber daya kelurahan dinilai kita masih cukup dan bisa melayani masyarakat secara optimal.
"Tapi jika pada akhirnya dipecah kita juga siap melaksanakan instruksi Pemerintah Kota Semarang," ujarnya.
Ia menyadari Kelurahan Pudakpayung terluas di Kecamatan Banyumanik yakni 6,25 kilometer persegi. Termasuk gemuk penduduk dengan total 16 RW dan 151 RT.
Menurut lurah yang besar di Pudakpayung ia paham betul konsekuensi yang harus diterima dengan kondisi tersebut.
"Tetap berusaha melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Walaupun kinerja yang dilakukan pasti lebih berat dibandingkan dengan wilayah yang kepadatan penduduk lebih rendah," ujar Pamirah.
Setidaknya terdapat sembilan pejabat struktural di Kelurahan Pudakpayung. Terdiri dari tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua lainnya tenaga honorer.
Jumlah tersebut menurut Pamirah masih mampu melayani banyaknya dan beragam masyarakat dengan berbagai karakter dan latar belakang.
"Sebagai putra daerah saya lebih memahami kondisi wilayah. Sehingga ketika terjadi sesuatu monitor dan pendampingan lebih cepat. Para pegawai juga saya tekankan agar selalu bergerak bersama dalam melayani masyarakat," ucap Pamirah.
Pamirah merupakan lurah perempuan pertama. Ia besar di Pudakpayung dan resmi menjadi staf PNS di tahun 2003.
Ia mengabdi di kelurahan hingga 2020 lalu dipromosikan pertama kali menjadi lurah Jabungan pada 2021. Selang 10 bulan ia kembali ke Kelurahan Pudakpayung juga sebagai lurah. "Jadi saya sangat paham dinamika wilayah ini," jelasnya.
Pelayanan masyarakat Pudakpayung juga tak pernah keteteran. Setidaknya ada sekitar 30-40 orang yang mendatangi kelurahan untuk meminta dilayani. Mulai dari legalitas kependudukan hingga masalah waris dan administrasi lainnya.
"Tapi tidak semua harus bertemu lurah. Hanya beberapa pelayanan yang berurusan atau minta tanda tangan lurah," tambahnya. (fgr/mia/fth)
Editor : Baskoro Septiadi