RADARSEMARANG.ID, Semarang – Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), melakukan pemanggilan kepada sejumlah guru besar universitas di Kota Semarang.
Salah satunya undangan diberikan kepada beberapa guru besar di Universitas Negeri Semarang (Unnes) belum lama ini.
Nama Prof. Tri Marhaeni Pudji Astuti, Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Unnes, merupakan salah satu yang mendapat undangan bernomor Und/PS.01/KL/ll/2024 tersebut.
Undangan yang ditandatangani oleh Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Wantannas Brigadir Jenderal Nazirwan Adji Wibowo itu diterima Tri pada Rabu (21/2) lalu.
Menurut informasi yang dihimpun, selain Tri Marhaeni, ada pula undangan untuk guru besar lainnya di Unnes yakni Tjetjep Rohendi Rohidi, Issy Yuliasri, Harry Pramono, Bambang Priyono, dan M Jazuli.
Dengan adanya undangan dari Wantannas ini, Tri Marhaeni merasa janggal karena sebelumnya tidak perneh melakukan interaksi, komonikasi ataupun berkegiatan dengan Wantannas.
“Kita nggak pernah ada komunikasi, kegiatan pun nggak pernah,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang.
Tri Marhaeni menjelaskan, jika dirinya menerima dua undangan. Menurut dia, undangan pertama tidak jelas nomor surat, ataupun peserta yang diundang.
Lalu ada undangan kedua yang kemudian direvisi, menurutnya undangan tersebut dikirimkan Polda Jateng dan akan dilakukan di Hotel Ibis.
“Iya ada dua undangan, yang pertama nggak jelas nomor suratnya, daftar yang diundang. Lalu setelah viral undangannya diganti yang ngundang Polda, dan dilakukan di Hotel Ibis,”jelasnya.
Menurutnya, undangan itu dinilai tidak jelas sehingga dirinya memutuskan tidak akan hadir di undangan yang rencananya akan dilakukan Rabu (28/2) dan Kamis (29/2).
Dari pengalamannya, idealnya undangan ditujukan ke Rektor Unnes atau kelembagaan.“Baru lembaga menugaskan saya, tapi undangan ini by namel. Setahu saya ada guru besar lain dari Undip, tapi saya pastikan nggak akan datang,” bebernya.
Tri Marhaeni mengira jika undangan tersebut merupakan buntut dari aksi Seruan Moral dari Kampus Sekaran beberapa waktu lalu.
Apalagi guru besar yang tidak ikut aksi tersebut tidak mendapatkan undangan serupa dari Wantannas.
“Guru besa rlain tidak dapat, wajar lah kita punya praduga begitu (terkait aksi seruan moral,red),” tambahnya.
Menurutnya, dari aksi kemarin bersifat umum dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, sosok tertentu ataupun lembaga apapun.
Aksi kata dia, dilandasi agar Indonesia bisa lebih baik lagi sehingga suara kebenaran harus tetap disuarakan.
Selain itu, aksi yang dilakukan, tidak ada intervensi kepada lembaga apapun termasuk KPU, salah satu sosok pasangan calon, ataupun menyebut benar atau salah dari segi aturan dan menurutnya kegiatanya bersifat umum serta normative.
“Memang tidak semua professor berani bersuara, tapi ya yang berani ya biar bersuara. Kalau tidak ada apa-apa ya biarkan saja, kalau memang suara kebenaran kebenaran dari sisi akademisi, dan kepentingan negara ya tetap harus disuarakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Andy Suryadi Dosen Pendidikan Sejarah FISIP UNNES sekaligus koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) yang juga turut serta dalam aksi kemarin, menanggapi terkait undangan yang dikirimkan Wantannas, dan melakukan beberapa analisa secara pribadi.
“Wantannas ini kan lembaga pemerintah di bawah presiden, maka setiap langkahnya di tengah semua kondisi sekarang pasti rawan ditafsirkan secara politis,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya tujuan undangan dinilai kurang jelas, komposisi peserta meliputi komponen apa saja juga kurang jelas. Bahkan posisi yang diundang dinilai kurang jelas.
“Sasaran yang diundang juga perwakilan kelompok tertentu,yang dianggap memiliki suara kritis tanpa penjelasan kenapa harus mereka yang diundang,” tanyanya.
Analisis kedua, lanjut dia, jika dibaca undangan yang dikirim, mungkin memang agak bias atau sengaja dibuat bias.
Tentunya hal ini rawan menimbulkan multitafsir bagi mereka yang diundang ataupun pihak lain yang membaca dan paham konteksnya meskipun tidak ikut diundang.
“Sehingga respon yangg muncul misalnya yang diundang ‘merasa terintimidasi’ Memungkinkan untuk muncul. Meskipun sebenarnya pihak yang ngundang nanti juga bisa beralibi bahwa itu undangan diskusi biasa kepada pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan semangat kritis merespon keadaan sekarang,” tambahnya.
Analisis ketiganya, secara pribadi Andy berpandangan undangan itu bisa dianggap upaya ‘mangku’ pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah, namun dari sisi lain juga bisa dibuat mengambang seakan menjadi seakan psywar.
Lalu analisa keempat, menurut Andy jika memang betul-betul ingin mencari masukkan sekalian pemetaan potensi konflik pasca pemilu mestinya pihak yang diundang juga dipertimbangkan dariberbagai komponen , baik kelompok yang kemarin mengkritisi ataupun ataupun yang tidak.
“Komponen birokrat kampus, akademisi yang mengkaji isu politik, pertahanan dan keamanan, serta mahasiswa. Nah pada titik ini yang kurang jelas infonya,” pungkasnya. (den/bas)
Editor : Baskoro Septiadi