RADARSEMARANG.ID, SEMARANG — Partai politik dan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat-tempat ibadah.
Tapi mempersilahkan peserta pemilu untuk berkampanye di lembaga pendidikan ataupun fasilitas yang disediakan pemerintah.
Demikian dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Paulus Widiyantoro saat Sosialisasi Peraturan Kampanye dan Dana Kampanye kepada partai politik peserta Pemilu 2024 di Hotel Metro Park View.
Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Tempat ibadah yang dimaksud yakni masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya.
“Yang dikabulkan MK hanya kampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah. Jadi tempat ibadah tidak boleh untuk kampanye,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku saat ini KPU RI tengah melakukan revisi PKPU Nomor 15 Tentang Kampanye Pemilu.
Salah satu poin di dalamnya yaitu mengatur secara spesifik terkait teknis pelaksanaan kampanye di dalam lembaga pendidikan kampus.
Calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta calon pasangan kepala daerah, boleh kampanye di dalam kampus. Asalkan mendapatkan izin dari kampus serta tidak mengenakan atribut partai politik.
“Boleh di gedung serba guna atau halamannya dan itu harus seizin pengelola. Tidak boleh ada atribut partai politik. Bentuknya adalah pertemuan terbatas tatap muka. Jadi tidak bisa kampanye rapat umum,” imbuhnya.
Kampanye dalam bentuk rapat terbatas, hanya bisa dilaksanakan di kampus pada hari libur saja. Sedangkan untuk kampus sekolah, baik tingkatan TK, SD, SMP, dan SMA sederajat dilarang.
“Yang diperbolehkan hanya perguruan tinggi, akademi, politeknik, dan universitas,” tegasnya. (kap/bud)
Editor : Agus AP