RADARSEMARANG.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengajak Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) Jawa Tengah untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting.
Kader penyuluh adalah unsur penting yang menentukan sukses atau tidaknya program pemerintah khususnya di bidang sosial-kesehatan.
Terlebih, pemerintah dan DPR saat ini tengah berfokus pada salah satu isu proritas nasional, yaitu menekan angka stunting hingga di angka 14 persen pada 2024.
Prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24 persen di tahun 2021 menjadi 21 persen di tahun 2022.
"Namun data ini tidak boleh hanya dilihat sebagai angka, melainkan tentang bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari masalah tinggi badan yang kurang normal, rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan risiko munculnya penyakit kronis,” kata Wisnu saat menghadiri silaturahmi Hikapindo se wilayah Jawa Tengah 1 di Hotel Candi Indah Semarang, Sabtu (16/9).
Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini menyampaikan, sumberdaya yang dimiliki mesti digerakan maksimal.
Termasuk kolaborasi pemerintah dan DPR dengan para kader penyuluh guna mensukseskan program pengentasan stunting hingga menyentuh ke akar rumput.
Pihaknya tengah berjuang mengadvokasi lebih banyak program dari Kemensos seperti bantuan paket nutrisi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai untuk didistribusikan ke masyarakat.
"Sementara, di bidang legislasi kami tengah menyusun RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang bertujuan memperkuat kemandirian dan ketahanan keluarga dengan menciptakan ibu dan anak yang sehat dan sejahtera,” jelasnya.
Ia berharap Hikapindo dapat membantu pemerintah dan DPR dalam memastikan program atau kebijakan tersebut bisa diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna.
Sementara di akar rumput, kader penyuluh bisa berkolaborasi dengan SDM Pendamping PKH Kemensos untuk memperkaya khazanah, penguatan pencegahan serta penanganan stunting di masyarakat.
“Kami akan mendorong peningkatan kesejahteraan para kader penyuluh salah satunya melalui jalur legislasi. Terdapat dua RUU terkait, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak serta RUU Desa yang sedang dan akan dibahas di DPR," tambahnya.
Turut hadir dalam acara Silaturahmi bersama Hikapindo di antaranya Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Inisiator Hikapindo H. Rochmat. (rls/fth)
Editor : Agus AP