Satu OPD di Jateng Dampingi Satu Desa

Tasropi • Dipublikasikan Minggu, 20 Agustus 2023 | 05:45 WIB

KURANGI KEMISKINAN : Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen saat memberikan pengarahan pada OPD Pemprov Jateng dalam pembagian program satu OPD satu desa dampingan. (IST)
KURANGI KEMISKINAN : Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen saat memberikan pengarahan pada OPD Pemprov Jateng dalam pembagian program satu OPD satu desa dampingan. (IST)
 

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawapos Tengah terus mengoptimalkan program satu OPD (organisasi perangkat daerah) satu desa dampingan. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan.

Sebanyak 172 desa di Jawa Tengah mendapat pendampingan sejak 2019. Setidaknya ada 48 OPD yang terlibat.

Pendampingan dilakukan dengan berbagai program. Mulai dari pemberdayaan, RTLH, jambanisasi, dan lainnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan program satu OPD satu desa dampingan ini untuk menggenjot penurunan kemiskinan.

Terutama pada pemberdayaan masyarakat. Seperti diberikan pelatihan kewirausahaan. Sehingga ke depan warga bisa mandiri.

“Pengentasan kemiskinan ini perlu dioptimalkan. Dengan dampingan OPD diharapkan masyarakat bisa diberdayakan, diberikan pelatihan bagaimana membuat produk sampai ke penjualan. Diharapkan dengan pemberdayaan ini mereka bisa mandiri,” kata Wagub kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menambahkan perlu upaya bersama dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jateng agar program ini bisa berjalan masif.

Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga mengapresiasi 19 kabupaten/kota di Jateng yang telah mereplikasi program satu OPD satu desa dampingan.

Ia juga berpesan kepada daerah yang belum mewujudkan program tersebut  agar segera dan melaksanakannya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data masyarakat miskin.

Nantinya data  tersebut akan menjadi acuan utama bagi jajarannya untuk melakukan pendampingan di desa-desa miskin.

Gus Yasin juga mengimbau perangkat desa agar aktif melakukan pembaruan data setiap bulan secara disiplin.

Kemudian data masyarakat miskin yang dimasukkan juga harus sudah terverifikasi di lapangan.

“Jadi bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat akan tepat sasaran dan lebih bermanfaat. Diharapkan nantinya mereka juga bisa mandiri,” akunya.

Ia berharap program ini terus berlanjut dari tahun ke tahun. Sehingga bisa mewujudkan kemandirian di desa-desa.

“Satu OPD satu desa binaan saat ini sudah di-breakdown. Di satu kota banyak yang mereka lakukan dan ini kita anggap berhasil semoga ini bisa berlanjut dari tahun ke tahun,” tandasnya. (kap/ton)

Editor : Agus AP
Jambanisasi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen OPD