Jateng Tak Termasuk Daerah yang Rawan

Agus AP • Dipublikasikan Sabtu, 11 Februari 2023 | 18:35 WIB
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luttfi memberikan keterangan usai MoU dengan KPU Jateng disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (10/2).  (M HARIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luttfi memberikan keterangan usai MoU dengan KPU Jateng disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Jumat (10/2). (M HARIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah dimulai. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut Jateng tidak termasuk daerah dalam indeks kerawanan pemilu. Hal yang diwaspadai justru masalah cuaca.

"Untuk Jateng secara nasional, tidak termasuk daerah yang rawan. Tetapi, semuanya sudah kita lakukan secara kesiapsiagaan. Karena kalau lihat timeline yang kita lakukan, bahwa Pemilu nanti itu pada musim penghujan," ungkap Ahmad Luttfi usai kegiatan MoU dengan KPU Jateng, Jumat (10/2).

"Jadi, semuanya ada tahapan kerawanannya. Baik itu dari proses pendistribusian, kotak suara, percetakannya, semuanya ada. Tetapi secara umum, Jawa Tengah tidak menjadi bagian provinsi yang dinilai secara nasional, rawan dan sangat rawan," tambahnya.

Luthfi menjelaskan, Polda Jateng memiliki Virtual Police di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Nantinya akan melakukan patroli cyber terkait informasi atau konten yang sifatnya hoax di media sosial. Termasuk penghinaan yang sifatnya menjurus pada pelanggaran maupun tindak pidana.

"Kalau itu ranahnya tindak pidana pemilu, maka Gakkumdu. Tetapi kalau ranahnya pidana, kita dari Direktorat Kriminal Khusus tetap akan melaksanakan suatu penindakan, khususnya hoax-hoax yang menjadi suatu pidana yang menjurus ke pemilu," bebernya.

Luthfi menegaskan, kepolisian tidak segan-segan memberikan tindakan hukum tegas, terhadap informasi atau konten hoax yang mempunyai implikasi kerugian masyarakat maupun persatuan dan kesatuan.

"Itu akan kita laksanakan secara tegas. Tetapi kalau hoax itu masih sifatnya diberikan suatu pembinaan, maka Virtual Police akan mengingatkan. Misalnya, untuk dilakukan klarifikasi dan sebagainya," tegasnya.

Terkait MoU dengan KPU Jateng, kapolda menjelaskan kegiatan ini menindaklanjuti MoU yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan KPU Pusat, dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan, khususnya di wilayah Jateng.

"Ini perlu sekali, karena tahapan Pemilu sudah kita laksanakan. Dan ini telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Jateng, baik itu para kapolres, KPU di tingkat provinsi, dan seluruh Kabupaten/Kota di Jateng," jelasnya.

MoU dengan KPU Jateng disaksikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kejaksaan Tinggi, Bawaslu, termasuk Kodam IV/Diponegoro.

"Harapannya, dengan MoU ini, kita sudah siap, khususnya dari petugas pengamanan dalam hal ini TNI dan Polri untuk memberikan suatu rasa aman di seluruh tahapan pemilu yang akan dilaksanakan di Jateng," ujarnya.

Terkait menjaga netralitas Polri dalam Pemilu, Kapolda menyampaikan pelaksanaan Pemilu adalah dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah, dalam memilih pimpinan. Siapapun pimpinan yang terpilih, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan.

"Oleh karena itu, TNI dan Polri netral. Netralitas akan kita tunjukkan dalam rangka mengawal kegiatan Pemilu itu sendiri. Saya yakin jajaran di Jateng, TNI dan Polri solid sinergitasnya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan pemilu di wilayah kita," tandasnya. (mha/aro) Editor : Agus AP
Kapolda Jateng Tahapan pemilihan umum Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi Pemilu Irjen Pol Ahmad Luthfi