Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah, Slamet Ari Nugroho, mengatakan nelayan di Kota Semarang belum bisa mengakses bahan bakar bersubsidi. Tahun 2020 bahkan tidak satupun nelayan tidak bisa mengakses bahan bakar bersubsidi.
"Kita advokasi, edukasi agar nelayan dapat mendapatkan syarat untuk pembelian bahan bakar subsidi. Karena tidak ada kuota penerimaan di Dinas Perikanan," katanya.
Setelah diadvokasi, nelayan diberi surat rekomendasi yang ternyata prosesnya cukup sulit untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Tahun ini, 30 persen nelayan tangkap sudah bisa mengakses bahan bakar bersubsidi. Pihaknya juga menyayangkan tidak ada SPBN di daerah TPI.
"Sesuai UU Perlindungan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016 harus ada SPBN berbasis di wilayah nelayan atau di dekat TPI," tambah Plt KNTI Kota Semarang.
Salah Satu Nelayan Tambak Lorok, Syafaat Slamet, mengungkapkan tidak ada agen pengisian bahan bakar di dekat laut. Sehingga harus bersusah payah ke SPBU Kaligawe. "Dulu ada SPBN AKR didirikan pemerintah, tetapi tidak pernah difungsikan empat tahun terakhir," akunya. (fgr/fth) Editor : Agus AP