Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng Fendiawan mengatakan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan pengawasan garis pantai hingga 12 mil menjadi tanggung jawab provinsi. Total terdapat 1,7 juta hektar area laut yang harus diawasi di Jateng.
“Jadi kami bentuk 150 kelompok pengawas untuk mengamankan pesisir Jateng,” katanya.
Sebenarnya sudah ada Cabang Dinas Kelautan (CDK) di Jateng. Namun masih belum cukup karena wilayah yang luas dan butuh pengawasan ketat. Akhirnya dibentuk Pokwasmas di setiap desa atau kelurahan wilayah pesisir.
“Di bagian pengawasan ini hanya ada enam anggota, kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat,” tambahnya.
Kepala Bagian Pengawasan DKP Jateng Arif Rahman Hakim menambahkan, Pokmaswas menjadi kepanjangan tangan dari Bagian Pengawasan DKP Jateng. Bila terdapat pelanggaran kegiatan penangkapan ikan segera melapor. Misalnya dengan menggunakan racun, setrum, atau coto. Begitu pula saat terjadi konflik antar nelayan.
“Jadi sekecil apapun pelanggaran atau konflik bisa diminimalisir,” tambahnya. (taf/fth) Editor : Agus AP