RADARSEMARANG.ID, Salatiga - Beredar surat mengenai tidak adanya insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN di tahun 2026.
Hal ini membuat mereka yang terimbas mengeluh. Dan yang paling terasa adalah para pendidik di Pos PAUD.
Pendidik di Pos PAUD Nusa Indah 02 Pulutan Salatiga Muhasanah mengaku sangat kecewa dengan penghapusan anggaran insentif kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN.
"Saya sangat tidak setuju, karena sudah lama ada dan tiba tiba dihapus. Sementara banyak yang sangat berharap dari insentif ini," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa tiap bulan uang insentif yang diterima itu Rp 500.000. uang itu diterima pada tiap tanggal 25.
"Kami sangat menunggu uang itu karena berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari," kata Muhasanah.
Pos PAUD yang dikelolanya memiliki 22 siswa dengan empat pendidik.
Jika tidak ada insentif pemerintah, lanjut dia, tiap bulan mereka hanya mendapatkan honor Rp75 ribu.
Itu berasal dari sisa akulamasi SPP para siswa setelah dipotong operasional.
Hal sama disuarakan oleh salah satu guru MI di Sidomukti. Ia berharap kebijakan itu dikaji ulang.
Dirinya melihat rekan rekan kerjanya masih sangat membutuhkan insentif tersebut.
"Saya dan teman teman menerima Rp.450 rb perbulan," ujarnya yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Muh. Nasiruddin menyebut alokasi ini tidak dihapus melainkan tahun ini tidak dijalankan karena belum ada anggaran.
Ia menyadari jika banyak yang mengharapkan, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak.
Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk dengan berkomunikasi dengan legislatif di komisi A DPRD Salatiga.
"Kebutuhan dana Rp.8.5 milyar untuk insentif per tahun. Karena belum ada anggaran, maka belum bisa terealisasikan. Semoga di anggaran perubahan bisa dikembali dijalankan," ujar Nasiruddin.
Ia minta semua pihak untuk memahami kesulitan anggaran yang dialami oleh Dinas Pendidikan.
Dia pun menampik kabar jika langkah ini berkait MBG.
Nasiruddin menegaskan bahwa ini tidak ada sangkut paut dengan MBG.
"MBG itu pemerintah pusat. Soal penundaan pelaksanaan insentif ini murni belum adanya anggaran daerah," jelas dia.(sas)
Editor : Baskoro Septiadi