RADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Konsep pendidikan inklusif telah lama dikenal di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Namun, penerapannya masih terbatas. Banyak kampus belum memiliki kebijakan internal yang jelas terkait akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
Fasilitas pendukung seperti aksesibilitas ruang, teknologi adaptif, dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam pembelajaran inklusif juga masih minim.
Berangkat dari persoalan tersebut, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) Kementerian Agama RI menggelar Seminar Nasional Implementasi Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kegiatan berlangsung di Hotel 21 Purwodadi, Selasa (18/11).
Rektor UIN Salatiga Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. menegaskan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi semua mahasiswa.
“Banyak kebijakan nasional dan panduan inklusivitas telah diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, namun penerapan di lapangan masih belum maksimal.
Melalui seminar ini, diharapkan terjadi pertukaran gagasan antara akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan untuk merumuskan langkah nyata menjembatani kebijakan dan praktik,” ujarnya.
Rektor menambahkan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari tanggung jawab moral kampus Islam.
“PTKI harus memastikan setiap individu, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa hambatan. Seminar ini menjadi sarana refleksi, advokasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan kampus yang ramah bagi semua,” tambahnya.
Dekan FTIK UIN Salatiga Prof. Dr. Rasimin, M.Pd. juga menyampaikan pandangannya tentang pentingnya keadilan dalam dunia pendidikan.
“Dari sudut pandang teori keadilan, pendidikan inklusif adalah tindakan afirmatif yang memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa yang menghadapi hambatan tertentu. Ini cara agar setiap mahasiswa dapat memulai dari garis yang sama dan mencapai potensi terbaiknya,” katanya.
Ia melanjutkan, seminar ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama.
“PTKI harus menjadi rumah ilmu yang aksesibel, humanis, dan berkeadilan. Keadilan harus dihidupkan dalam kebijakan, fasilitas, dan sikap civitas akademika,” tegasnya.
Acara turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Fahrur Rozi, S.Ag., M.Si., serta ratusan peserta yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik PTKI, mahasiswa kependidikan, dan pemerhati pendidikan inklusif wilayah Purwodadi.
Sebagai narasumber, Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Sri Wulan, S.E., M.M. menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
“Pembelajaran humanis harus berorientasi pada empati dan kesetaraan dalam relasi dosen dan mahasiswa. Kita perlu menghapus stigma di kelas dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkembang sesuai kemampuan uniknya,” jelasnya.
Ia juga menjabarkan konsep Desain Pembelajaran Humanis bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang meliputi student-centered learning, diferensiasi, dan Universal Design for Learning (UDL).
“Perlu adaptasi metode mengajar dan penggunaan media yang ramah akses, seperti teks besar, subtitle, atau media audio. Proses belajar harus dihargai, bukan hanya hasil akhirnya,” ungkapnya.
Sementara itu, narasumber lain Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag., Dekan FITK UIN Walisongo Semarang, memaparkan strategi membangun kampus inklusif dari sisi kelembagaan dan pembelajaran.
“Strategi di tingkat kelembagaan dapat dilakukan melalui penyusunan SOP layanan inklusif, pembentukan Center for Disability Services, dan audit aksesibilitas fasilitas kampus,” tuturnya.
Prof. Fatah menambahkan, kampus juga perlu menguatkan dukungan sosial dan budaya yang ramah difabel.
“Pendekatan humanis dan adaptif dalam pembelajaran harus diperkuat. Kita juga perlu melatih relawan pendamping, mengembangkan peer support system, dan menciptakan lingkungan kampus yang benar-benar menerima keberagaman,” imbuhnya.(sas)
Editor : Tasropi